[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd04ab03-c810-4749-b398-914c4c62e892","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2014","number","8","year","2014","published_date","2014-09-11","effective_date","2014-09-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Utara","place_of_enactment","Medan","theme","Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

iNSENTIF - pENANAMAN MODAL
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan amanat pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan\r\nPenanaman Modal Di Daerah, pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 24 Tahun 1956;\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008;\r\nPeraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009;\r\nPeraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010;\r\nPeraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011;\r\nPeraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012;\r\nPeraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008. \n Mengatur tentang keentuan umum, maksud, asas dan tujuan, hak, kewajiban dan tanggung jawan penenam modal, insentif dan kemudahan, bentuk insentif dan kemudahan, kriteria pemberian insentif dan kemudahan, bidang usaha penanam modal, pemohon, tata cara pemberian insentif dan kemudahan, dasar penilaian, jangka waktu pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, pembinaan dan pengawasan, pelaporan dan evaluasi, serta sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014. \n 15 Hlmn, Penjelasan 18 Hlmn. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menarik investasi di Sumatera Utara melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal.
Bentuk insentif (pengurangan/keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah) dan kemudahan (penyediaan data dan informasi, sarana dan prasarana, percepatan perizinan, layanan konsultasi, fasilitasi promosi investasi).
Kriteria pemberian insentif dan kemudahan, meliputi kontribusi terhadap pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, penggunaan sumber daya lokal, kontribusi pada pelayanan publik dan PDRB, berwawasan lingkungan, skala prioritas, pembangunan infrastruktur, alih teknologi, industri pionir, lokasi di daerah terpencil, penelitian dan pengembangan, serta bermitra dengan UMKMK.
Bidang usaha yang diprioritaskan (industri pengolahan produk unggulan daerah dan/atau pemanfaatan limbah domestik).
Tata cara pemberian insentif dan kemudahan, termasuk pembentukan Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanam Modal.
Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan berdasarkan bidang usaha dan kriteria yang dipenuhi.
Jangka waktu pemberian insentif (maksimal 4 kali dalam 5 tahun untuk penanam modal baru, maksimal 2 kali saat rugi/pailit untuk penanam modal lama) dan kemudahan (selama badan usaha beroperasi).
Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Pelaporan dan evaluasi oleh penanam modal dan pemerintah daerah.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 6 peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:\n a. peringatan tertulis;\n b. pencabutan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNOR OF NORTH SUMATRA

REGIONAL REGULATION OF NORTH SUMATRA PROVINCE
NUMBER 8 OF 2014
ON
GRANTING OF INCENTIVES AND INVESTMENT FACILITATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF NORTH SUMATRA,

Considering:

that to implement the mandate of Article 7 of Government Regulation Number 45 of 2008 concerning Guidelines for Granting Incentives and Granting Investment Facilities in the Regions, the granting of incentives and the granting of investment facilities are regulated by Regional Regulations;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Granting of Incentives and Investment Facilities;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 24 of 1956 concerning the Establishment of the Autonomous Region of North Sumatra Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1956

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd04ab03-c810-4749-b398-914c4c62e892","actionData","errors"]