[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd02965d-3101-46a7-963c-ecd789d699f2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-09-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjar","place_of_enactment","Martapura","theme","Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
ABSTRAK:	\n \n lingkungan yang sehat merupakan penunjang kualitas hidup masyarakat. pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian dan kemanfaatan lingkungan demi mencapai kesejahteraan bersama. untuk mencapai keserasian dan kemanfaatan lingkungan diperlukan adanya kebijakan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau. Maka untuk itu perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/ 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2014. \n Peraturan ini mengatur tentang ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah perkotaan. Pengelolaan RTH berlandaskan pada asas manfaat, selaras, seimbang, terpadu, keberlanjutan, keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum. dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan RTH dan menyelenggarakan pengelolaan RTH secara terencana, sistematis dan terpadu. kungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah perusakan lingkungan, dan meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH. Manfaat RTH bagi masyarakat adalahyang bersifat nyata dan cepat, dalam bentuk keindahan (estetika) dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana kebudayaan, sarana rekreasi, sarana aktivitas sosial, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, daerah resapan air, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta penyeimbang ekosistem daerah. Ruang lingkup pengelolaan RTH, mencakup perencanaan pemanfaatan RTH, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. RTH meliputi RTH Publik, dan RTH Privat. RTH Publik sebagaimana dimaksud terditi dari, taman dan hutan kota, jalur hijau jalan, jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, taman pemakaman umum, dan kebun pembibitan. Pembangunan RTH Publik dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan dapat melibatkan para pelaku pembangunan. Pembangunan RTH Privat dilakukan dan dikelola oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembangunan RTH Publik harus berpedoman pada dokumen perencanaan tata ruang Pembangunan RTH Privat harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang dan bangunan gedung. Pada lahan yang telah ditetapkan sebagai RTH Publik tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2016. \n PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 7 TAHUN 2016 \n 17 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Banjar ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan dan/atau Lahan.\n","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan Kabupaten Banjar. Latar belakangnya adalah pentingnya lingkungan yang sehat untuk kualitas hidup masyarakat dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk:

Memberikan pedoman pengelolaan RTH.
Menyelenggarakan pengelolaan RTH secara terencana, sistematis, dan terpadu.
Menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi ketersediaan RTH dari alih fungsi lahan.
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara dan mengelola RTH.

Fungsi RTH meliputi:

Paru-paru kawasan perkotaan.
Daerah resapan air.
Sarana pendidikan dan konservasi.
Sarana rekreasi dan budaya.
Menjaga nilai estetika.
Menciptakan keseimbangan dan keindahan lingkungan.
Memberikan kenyamanan dan kesejukan.
Memberikan dampak penghijauan pada kawasan perkotaan.

Ruang lingkup pengelolaan RTH mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Objek pengelolaan adalah seluruh RTH di kawasan perkotaan, yang terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan RTH minimal 30% dari luas wilayah perkotaan, dengan rincian RTH publik minimal 20% dan RTH Privat minimal 10%.

Pelaksanaan pengelolaan RTH dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan RTH. Pengendalian dilakukan untuk menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan, meliputi target pencapaian, fungsi dan manfaat, luas dan lokasi, serta kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan RTH yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Izin pemakaian/pemanfaatan RTH yang telah diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Orang atau badan yang memanfaatkan RTH tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintah, atau uang paksa.\n2. Orang atau badan yang memanfaatkan RTH menyimpang dari izin dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintah, uang paksa, pencabutan izin, atau penutupan usaha kegiatan.\n3. Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) atau ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANJAR
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF BANJAR REGENCY
NUMBER 7 OF 2016
CONCERNING
GREEN OPEN SPACE OF URBAN AREAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANJAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that a healthy environment supports the quality of life of the community;
that environmentally sound sustainable development is development carried out by paying attention to the harmony and benefits of the environment in order to achieve common welfare;
that to achieve harmony and environmental benefits, policies are needed regarding the planning, implementation, control and supervision of Green Open Space;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to form a Regional Regulation of Banjar Regency.

In View of:

Law Number 27 of 1959 concerning the Stipulation of Emergency Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd02965d-3101-46a7-963c-ecd789d699f2","actionData","errors"]