Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2025

Peraturan Daerah ini tidak mencabut atau mengubah peraturan daerah lain.

Peraturan Daerah ini menetapkan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2024. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan perlunya menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini menyajikan laporan keuangan yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran: Menjelaskan pendapatan daerah sebesar Rp 1.171.513.055.718,60 dan belanja daerah sebesar Rp 1.172.206.504.141,49, sehingga terdapat defisit sebesar (Rp 693.448.422,89). Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan sebesar Rp 113.953.605.152,46 dan pengeluaran sebesar Rp 0.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih: Menunjukkan saldo anggaran lebih awal sebesar Rp 113.953.605.152,46 dan saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp 113.260.156.729,57.
3. Neraca: Menunjukkan jumlah aset sebesar Rp 2.877.511.028.803,11, jumlah utang sebesar Rp 18.093.306.616,16, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp 2.859.417.722.186,95.
4. Laporan Operasional: Menunjukkan pendapatan laporan operasional sebesar Rp 1.219.995.775.508,42 dan beban operasi sebesar Rp 1.166.743.698.594,63, sehingga terdapat surplus sebesar Rp 53.252.076.913,79.
5. Laporan Arus Kas: Menunjukkan saldo kas awal sebesar Rp 114.554.737.972,46 dan saldo kas akhir sebesar Rp 113.260.156.729,57.
6. Laporan Perubahan Ekuitas: Menunjukkan ekuitas awal sebesar Rp 2.806.862.353.839,15 dan surplus laporan operasional sebesar Rp 53.326.812.559,79, sehingga ekuitas akhir menjadi Rp 2.859.417.722.186,95.

Peraturan ini juga mengatur bahwa uraian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(-)

(-)