[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fcf2debc-879d-4194-92d2-ebe3e8eb2a39","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 7 Tahun 2015","number","7","year","2015","published_date","2015-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Makassar","place_of_enactment","Makassar","theme","Penyelenggaraan Bantuan Hukum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuan-hukum
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Bantuan Hukum
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UndangUndang\r\nNomor 16 Tahun 2011, perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah\r\nTingkat II di Sulawesi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung , Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan\r\nKehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi\r\nPemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan\r\nBatas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa,\r\nMaros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah\r\nPropinsi Sulawesi Selatan, eraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan\r\nNama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah\r\nPropinsi Sulawesi Selatan , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan\r\nTata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan\r\nHukum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang\r\nPerubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun\r\n2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang\r\nPembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.\r\n \n PENYELENGGARAAN\r\nBANTUAN HUKUM \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 11 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk mewujudkan hak konstitusional setiap penduduk kota, membantu penduduk yang tidak mampu menghadapi masalah hukum, dan meningkatkan kesadaran hukum. Bantuan hukum diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun nonlitigasi.

Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis atau lisan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis, dilengkapi dengan identitas diri dan surat keterangan miskin. Pemerintah Daerah menunjuk lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi syarat berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, pengurus, dan program bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dan memberikan jawaban atas permohonan dalam waktu 3 hari kerja.

Bantuan hukum litigasi meliputi pendampingan dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bantuan hukum nonlitigasi meliputi konsultasi hukum dan mediasi.

Anggaran bantuan hukum bersumber dari APBD, hibah, atau sumber pendanaan lain yang sah. Pemberi bantuan hukum mengajukan rencana anggaran kepada Walikota, yang kemudian diperiksa dan ditetapkan. Penyaluran anggaran dilakukan setelah penyelesaian tahapan perkara litigasi atau kegiatan nonlitigasi, dengan laporan dan bukti pendukung. Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.

Walikota melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana, dengan tugas menerima laporan, melakukan klarifikasi, dan mengusulkan sanksi jika terjadi penyimpangan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi berupa:\n a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;\n b. menghentikan pemberian anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan/atau\n c. tidak memberikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MAKASSAR
SOUTH SULAWESI PROVINCE

MAKASSAR CITY REGIONAL REGULATION
Number 7 of 2015

ABOUT

LEGAL AID ORGANIZATION

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fcf2debc-879d-4194-92d2-ebe3e8eb2a39","actionData","errors"]