[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fcf015ed-1042-4ca8-a289-0bea0eecf7da","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bima Nomor 3 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2023","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bima Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-10-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bima","place_of_enactment","Woha","theme","PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2023","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, \"LD.2023(250):16 hlm.\"
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:	\n \n Menimbang:\r\na. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;\r\nb. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 30 bulan Agustus tahun 2023;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. \n Dasar Hukum:\r\nUU Nomor 13 Tahun 2002;\r\nUU Nomor 17 Tahun 2003;\r\nUU Nomor 1 Tahun 2004;\r\nUU Nomor 23 Tahun 2004;\r\nUU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023;\r\nUU Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023;\r\nUU Nomor 1 Tahun 2022;\r\nPP Nomor 109 Tahun 2000;\r\nPP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012;\r\nPP Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2018;\r\nPP Nomor 71 Tahun 2010;\r\nPP Nomor 12 Tahun 2017;\r\nPP Nomor 18 Tahun 2017;\r\nPP Nomor 33 Tahun 2018;\r\nPP Nomor 12 Tahun 2019;\r\nPP Nomor 13 Tahun 2019;\r\nPP Nomor 37 Tahun 2023;\r\nPermendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;\r\nPermendagri Nomor 62 Tahun 2017;\r\nPermendagri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020;\r\nPermendagri Nomor 77 Tahun 2020;\r\nPermendagri Nomor 9 Tahun 2021;\r\nPermendagri Nomor 8 Tahun 2022;\r\nPerda Kota Bima Nomor 4 Tahun 2022. \n Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp840.920.155.398,00 bertambah sebesar Rp47.880.869.791,00 sehingga menjadi Rp888.801.025.189,00 dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Perda ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2023. \n 15 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 111)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bima ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Latar Belakang dan Tujuan:

Perubahan APBD ini diajukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan ini juga merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengubah struktur APBD Tahun Anggaran 2023, termasuk:

Pendapatan Daerah: Semula Rp782.938.149.798,00 menjadi Rp812.217.998.559,00
Belanja Daerah: Semula Rp838.920.155.398,00 menjadi Rp886.801.025.189,00
Pembiayaan Daerah: Penerimaan pembiayaan setelah perubahan menjadi Rp76.583.026.630,00 dan pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp2.000.000.000,00

Peraturan ini juga mengatur sumber pendapatan daerah, termasuk pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu, diatur pula mengenai belanja daerah yang terdiri atas belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Uraian lebih lanjut mengenai perubahan APBD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

VERBAL

Dikerjakan Oleh : BPKAD
Diperiksa Oleh : Bagian Hukum
Diedarkan Oleh : BPKAD
Diterima di Penerimaan Surat : Bagian Hukum
Dinomori Oleh : BPKAD
Diketik Oleh : Bagian Hukum
Ditaklik/Dikaji : BPKAD
Diterima di Pengiriman Surat : BPKAD
Dikirim Oleh : BPKAD
Verbal dan Pertinggal : BPKAD
\nDisimpan Oleh : Bagian Hukum

DIAJUKAN PADA TANGGAL : 2023
\nPerihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Daerah Kota Bima tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Kota Bima, 2023

NO. JABATAN PARAF TANGGAL

Sekretaris Daerah Kota Bima
Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima

DITETAPKAN OLEH
\nPj. WALI KOTA BIMA,
\nMOHAMMAD RUM

WALI KOTA BIMA
\nPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=fcf015ed-1042-4ca8-a289-0bea0eecf7da","actionData","errors"]