[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fcee6fdb-83b1-47d6-ab52-2c9ed97f60a8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi","short_title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013","number","15","year","2013","published_date","2013-02-22","effective_date","2013-05-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6c2d5384-c3be-44dc-896b-dcfea5cccf8c","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral","short_name","Permen ESDM","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 15, BN 2013/ NO 311; PERATURAN.GO.ID : 16 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral TENTANG Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini bertujuan untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian, menyerap tenaga kerja, dan berdaya saing. Kebijakan ini menetapkan target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang harus dicapai dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Direktorat Jenderal memiliki tugas untuk melakukan penelitian dan penilaian kemampuan produk dalam negeri, menerbitkan Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri (APDN), melakukan kualifikasi terhadap perusahaan untuk verifikasi, dan melakukan pengawasan. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) wajib menetapkan target capaian TKDN yang harus dicapai oleh Kontraktor dalam setiap Rencana Kerja dan Anggaran. Kontraktor wajib mensyaratkan produksi barang dan/atau jasa dilakukan di dalam negeri, menetapkan spesifikasi teknis dengan mengacu pada Buku APDN, dan melakukan verifikasi capaian TKDN. Produsen Dalam Negeri dan Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi kualitas, waktu penyerahan, dan harga, serta meningkatkan TKDN barang/jasa hasil produksinya. Peraturan ini juga mengatur preferensi harga bagi produk dalam negeri dengan TKDN tertentu dan status perusahaan dalam negeri. TKDN dihitung berdasarkan perbandingan biaya komponen dalam negeri terhadap keseluruhan biaya barang/jasa. Verifikasi capaian TKDN wajib dilakukan oleh Kontraktor atau Penyedia Barang/Jasa. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Kontraktor yang melanggar ketentuan dikenai sanksi oleh Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.\n2. Produsen Dalam Negeri dan Penyedia Barang/Jasa yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan SKUP Migas.\n3. Produsen Dalam Negeri dan/atau Penyedia Barang/Jasa yang melanggar ketentuan tertentu dikenai sanksi finansial oleh Kontraktor.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.311, 2013
MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES. Domestic Products. Goods/Services. Upstream Business Activities. Oil and Gas. Usage

REGULATION OF THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 15 OF 2013
CONCERNING
THE USE OF DOMESTIC PRODUCTS IN UPSTREAM OIL AND NATURAL GAS BUSINESS ACTIVITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 3 letter d, Article 11 paragraph (3) letter o, Article 40 paragraph (4), and Article 42 letter h of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas, it is necessary to prioritize the use of domestic products in every procurement of goods and/or services in upstream oil and natural gas business activities;
that to optimize the prioritization of the use of domestic products, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fcee6fdb-83b1-47d6-ab52-2c9ed97f60a8","actionData","errors"]