[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fce87bf7-6c09-4441-b18f-1414220c258e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2016","number","9","year","2016","published_date","2016-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"579d3584-e8e7-4fa4-82b3-8bb720924466","Pengelolaan Sumber Daya Alam",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tasikmalaya","place_of_enactment","Tasikmalaya","theme","Izin Lingkungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN LINGKUNGAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2016/182
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Lingkungan
ABSTRAK:	\n \n Sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berlandaskan pada prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, maka setiap bentuk Usaha dan/atau Kegiatan, baik yang dapat menimbulkan dampak penting maupun yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup, perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan di Kota Tasikmalaya, perlu diatur mekanisme pemberian Izin Lingkungan, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada Lingkungan Hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 47 PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pemerintah Kota Tasikmalaya berwenang menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan PERDA tentang Izin Lingkungan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 10 Tahun 2001; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 27 Tahun 2012; PERMEN LH No 15 Tahun 2010; PERMEN LH No 5 Tahun 2012; PERMEN LH No 17 Tahun 2012; PERMEN LH No 8 Tahun 2013. \n Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai izin lingkungan hidup dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tMaksud dan Tujuan\r\n3.\tRuang Lingkup\r\n4.\tAsas\r\n5.\tKewenangan\r\n6.\tPerizinan\r\n7.\tSyarat dan Proses Penerbitan Izin Lingkungan\r\n8.\tKewajiban Pemegang Izin Lingkungan\r\n9.\tKomisi Penilai Amdal\r\n10.\tPembinaan dan Pengawasan\r\n11.\tPendanaan\r\n12.\tSanksi Administratif\r\n13.\tKetentuan Peralihan\r\n14.\tKetentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016. \n Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan . \n 15 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan dibentuk dengan maksud memberikan landasan dan kepastian hukum dalam mengatur penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan di Daerah, baik yang berdampak penting maupun yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada Lingkungan Hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, serta memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

Peraturan ini mengatur kewenangan Walikota dalam menerbitkan Izin Lingkungan, yang dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk. Setiap orang yang menyelenggarakan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan. Izin Lingkungan diterbitkan berdasarkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL, dan wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam dokumen tersebut.

Pemohon Izin Lingkungan harus memenuhi syarat seperti memiliki dokumen pemanfaatan ruang, dokumen Amdal atau UKL-UPL, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL, dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan, dan profil Usaha dan/atau Kegiatan. Proses penerbitan Izin Lingkungan meliputi permohonan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, pengumuman permohonan Izin Lingkungan, dan penerbitan Izin Lingkungan setelah pengumuman dilakukan. Pemegang Izin Lingkungan wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan, membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala, dan menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang susunan keanggotaannya terdiri dari berbagai unsur. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban memiliki Izin Lingkungan dan/atau kewajiban lainnya yang dipersyaratkan dalam Izin Lingkungan. Pemrakarsa bertanggung jawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL.

","transitional_provisions","1. Usaha dan/atau Kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan berlaku, wajib memiliki Izin Lingkungan.\n2. Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan namun belum mendapat persetujuan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan berlaku, wajib memiliki Izin Lingkungan.\n3. Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan dan telah mendapat persetujuan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan berlaku, maka persetujuan atas dokumen lingkungan dimaksud dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.\n4. Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan dan telah mendapat persetujuan, namun belum memiliki Izin Lingkungan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan berlaku, maka pejabat yang berwenang wajib menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan persetujuan dokumen lingkungan yang telah diterbitkan.","sanctions","1. Setiap orang yang menyelenggarakan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL, tidak memiliki Izin Lingkungan dikenakan sanksi administratif.\n2. Setiap orang yang memiliki Izin Lingkungan tidak menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dikenakan sanksi administratif.\n3. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan Izin Lingkungan, atau pencabutan Izin Lingkungan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA CITY
NUMBER 9 OF 2016
on
ENVIRONMENTAL PERMIT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TASIKMALAYA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in an effort to realize the implementation of Tasikmalaya City development based on the principles of sustainability and environmental awareness as mandated in the provisions of Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, every form of Business and/or Activity, both those that may have a significant impact and those that do not have a significant impact on the Environment, needs to be fostered and supervised;
that in order to foster and supervise Businesses and/or Activities in Tasikmalaya City as referred to in letter a, it is necessary to regulate the mechanism for granting Environmental Permits, so as to provide protection for a sustainable and sustainable Environment,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fce87bf7-6c09-4441-b18f-1414220c258e","actionData","errors"]