[{"_1":2,"_113":-5,"_114":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fce79f0f-458d-4249-9c05-94ea59a27ec2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_109":110,"_111":112},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":84,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":-5,"_107":108},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 8 Tahun 2013","number","8","year","2013","published_date","2013-11-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kota Baubau","place_of_enactment","Baubau","theme","Investasi Pemerintah Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

investasi - daerah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2013/ NO. 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Investasi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya; Bahwa dalam rangka menggali potensi dan mengoptimalkan pendayagunaan asset serta pendapatan daerah dapat dilakukan Investasi Pemerintah Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk dengan Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah.\r\n \n Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2012. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nInvestasi Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tMaksud, Tujuan dan Bentuk ;\r\n3.\tBidang Investasi Pemerintah Daerah;\r\n4.\tPengelolaan;\r\n5.\tSumber Dana;\r\n6.\tKewenangan dan Tanggung Jawab;\r\n7.\tHasil Usaha;\r\n8.\tPembinaan dan Pengawasan;\r\n9.\tKetentuan Peralihan;\r\n10.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);\n2. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota Bau-Bau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 1);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan pendayagunaan aset dan pendapatan daerah melalui investasi. Investasi ini dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya, seperti keuntungan finansial, peningkatan jasa, peningkatan penerimaan daerah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk investasi surat berharga (saham dan surat utang) dan investasi langsung (penyertaan modal dan pemberian pinjaman). Bidang investasi yang dapat dibiayai meliputi pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat, pengembangan bidang usaha BUMD, dan pengembangan bidang usaha lainnya untuk meningkatkan manfaat ekonomi bagi Pemerintah Daerah. Sumber dana investasi berasal dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah. Pengelolaan investasi pemerintah daerah harus sejalan dengan kebijakan pengelolaan investasi secara nasional, dengan Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada PPKD. Dalam pengelolaan investasi, dibentuk Tim Investasi Pemerintah Daerah yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BAUBAU CITY
NUMBER 8 OF 2013
ON
REGIONAL GOVERNMENT INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BAUBAU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

That according to the provisions of Article 41 of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury and Article 116 of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Finance Management, the Regional Government may make short-term and long-term investments to obtain economic, social and/or other benefits;
that in order to explore the potential and optimize the utilization of assets and regional income, Regional Government Investment can be carried out;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Regional Government Investment.

In view of :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fce79f0f-458d-4249-9c05-94ea59a27ec2","actionData","errors"]