[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fcd1f896-addc-4977-ba65-f6de7bc9012e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2001","number","11","year","2001","published_date","2001-04-25","effective_date","2001-05-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Musi Rawas","place_of_enactment","Muara Beliti","theme","Pedoman Pengelolaan Pinjaman Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN-PINJAMAN-DESA
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2001/NO.20 SERI D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pengelolaan Pinjaman Desa
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan dipandang perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Pinjaman Desa dengan suatu perda. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999. \n Dalam peraturan ini diatur tentang KETENTUAN UMUM, PINJAMAN DESA, PENGGUNAAN PINJAMAN, SUMBER DANA PINJAMAN, PENGADAAN DAN PERSYARATAN PINJAMAN, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN PENGGUNAAN PINJAMAN, KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2001. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya. \n 4 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2001 mengatur tentang pedoman pengelolaan pinjaman desa. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur pengelolaan pinjaman desa.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Pemerintah Desa dapat melakukan pinjaman setelah mendapat persetujuan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang berlaku setelah disahkan oleh Bupati. Pinjaman Desa harus mempunyai agunan/jaminan.\n2. Pinjaman Desa dapat digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, membiayai usaha yang dapat meningkatkan pendapatan Desa, atau menambah/penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa.\n3. Dana pinjaman Desa bersumber dari Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Propinsi, Bank-bank Pemerintah, Bank Pemerintah Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah.\n4. Pengadaan pinjaman Desa didasarkan pada manfaat dan prioritas dari usaha ekonomi Desa yang menguntungkan.\n5. Pemerintah Desa harus membuat proyeksi kapasitas membayar kembali pinjaman, mendapatkan persetujuan Rapat Desa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota BPD, dan mendapatkan Persetujuan dari Bupati Musi Rawas melalui Camat.\n6. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dan pengembalian pinjaman Desa dan mempertanggungjawabkan kepada BPD setiap tahun anggaran.\n7. Badan Perwakilan Desa melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengembalian Dana Pinjaman Desa.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MUSI RAWAS REGENCY
NUMBER 11 OF 2001
CONCERNING
GUIDELINES FOR VILLAGE LOAN MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUSI RAWAS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that in order to implement the provisions of Article 107 paragraph (1) of Law Number 22 of 1999 concerning Government, it is deemed necessary to regulate the Guidelines for Village Loan Management; \n that the guidelines as referred to in letter a above need to be regulated and stipulated by a Regional Regulation of Musi Rawas Regency. \n \n
In View of :	\n \n Law Number 28 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions and Municipalities in South Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 73, Supplement to the State Gazette Number 1821); \n Law Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law Number 10 of 1998 (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fcd1f896-addc-4977-ba65-f6de7bc9012e","actionData","errors"]