[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fcc14fa8-98f0-4419-99f8-d2538e9e3cc9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-01-03","effective_date","2024-01-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"b5fcf027-eae8-4630-8e24-cbea46a01cb4","Pemerintahan Berbasis Elektronik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya","place_of_enactment","Tiakur","theme","Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SPBE
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD. NO. 2024/3, LL MBD : 31 HLM
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan digitalisasi tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum\r\nkepada semua pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2024. \n Penjelasan 5 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Latar belakangnya adalah perlunya mengatasi permasalahan digitalisasi tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\r\n\r\n

Tata Kelola SPBE: Kerangka kerja untuk memastikan penerapan unsur SPBE seperti arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana anggaran SPBE, proses bisnis SPBE, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.
Manajemen SPBE: Meliputi manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen Layanan SPBE.
Audit TIK: Pemeriksaan terhadap infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE.
Penyelenggaraan SPBE: Koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
Percepatan SPBE: Upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui pembangunan Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE Nasional.
Pembinaan dan Pengawasan SPBE: Koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi, pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi aparatur pelaksana.

\r\n\r\n

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban terkait penggunaan dan pengelolaan data serta sistem elektronik dalam pemerintahan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

","transitional_provisions","Infrastruktur SPBE yang sudah tersedia dilingkungan pemerintah daerah sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan terselenggaranya infrastruktur SPBE daerah.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTHWEST MALUKU
THE PROVINCE OF MALUKU

REGIONAL REGULATION OF SOUTHWEST MALUKU REGENCY
NUMBER 3 OF 2024
ON
IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC BASED GOVERNMENT SYSTEM

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTHWEST MALUKU,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to realize clean, transparent, and accountable governance as well as quality and reliable public services, an Electronic Based Government System is needed within the Southwest Maluku Regency Government;
that the implementation of electronic-based governance is carried out as an effort to overcome the problems of digitalization of governance and improve the quality of public services in the region;
that to provide direction, foundation and legal certainty to all parties in the implementation of regional government, it is necessary to regulate the implementation of electronic-based government system;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fcc14fa8-98f0-4419-99f8-d2538e9e3cc9","actionData","errors"]