[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fcb7c342-3cd7-4fad-a256-86e00379aedf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2010","number","4","year","2010","published_date","2010-08-02","effective_date","2010-08-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Katingan","place_of_enactment","Kasongan","theme","Retribusi Pelayanan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi pelayanan
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2010/4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:	\n \n A. Bahwa Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Daerah Merupakan Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah Yang Sangat Potensial, Sehingga Perlu Bagi Daerah Untuk Menggali Sumber – Sumber Pendapatan Dimaksud Dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintah;\r\nB. Bahwa Retribusi Daerah Yang Dapat Menjadi Sumber Pendapatan Sebagaimana Dimaksud Poin (A) Di Atas Salah Satunya Adalah Jenis Retribusi Pelayanan Pasar, Dimana Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Yang Baru Perlu Disempurnakan \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 tahun 2004; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1969. \n BAB I : KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II : NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI;\r\nBAB III : GOLONGAN RETRIBUSI;\r\nBAB IV : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA;\r\nBAB V : PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI;\r\nBAB VI : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR;\r\nBAB VII : WILAYAH PEMUNGUTAN;\r\nBAB VIII : TATA CARA PEMUNGUTAN;\r\nBAB IX : TATA CARA PEMBAYARAN;\r\nBAB X : PENAGIHAN;\r\nBAB XI : PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA;\r\nBAB XI : PENYIDIKAN;\r\nBAB XIII : KETENTUAN PIDANA;\r\nBAB XIV : KETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB XV : KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2010. \n Peraturan Daerah\r\nKabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan\r\nPasar di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Katingan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi daerah, khususnya retribusi pelayanan pasar, yang dianggap potensial. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2004, sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Pelayanan Pasar dipungut dari setiap orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana seperti pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
Golongan Retribusi: Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pemakaian, dan jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan. Biaya meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya tenaga kebersihan dan keamanan pasar, biaya pemeliharaan pasar, biaya bunga pinjaman, dan biaya pengadaan peralatan penunjang, tanah, dan bangunan.
Struktur dan Besaran Tarif: Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas (pelataran, los, dan kios) dengan tarif harian yang berbeda. Tarif dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Perubahan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah hukum Kabupaten Katingan.
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran: Retribusi dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti karcis. Pembayaran dilakukan secara tunai/lunas langsung kepada petugas pemungut. Wajib retribusi harus membayar selambat-lambatnya 5 hari sejak diterbitkannya SKRD. Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran berupa angsuran atau penundaan pembayaran.
Penagihan: Jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang.
Penghapusan Piutang Retribusi Kadaluarsa: Hak penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah 3 tahun sejak terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

\n","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KATINGAN REGENCY
NUMBER: 4 OF 2010
ON
LOCAL SERVICE CHARGE FOR MARKET SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KATINGAN

\n\n \n \n

Considering:

that in order to increase Local Own-Source Revenue (PAD), Local Service Charge is one of the very potential sources of Local Revenue, so it is necessary for the Region to explore the sources of Revenue in question in Financing the Implementation of Government;
that the Local Service Charge that can become a source of income as referred to in point (a) above, one of which is the type of Local Service Charge for Market Services, where the Regional Regulation of Katingan Regency Number 9 of 2004 concerning Market Service Charge based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Service Charges needs to be improved;
that to fulfill the intent of letters a and b above, it needs to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fcb7c342-3cd7-4fad-a256-86e00379aedf","actionData","errors"]