[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fcb6ead2-6911-434b-a983-3996135f5391","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2007","number","1","year","2007","published_date","2007-03-08","effective_date","2007-03-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purbalingga","place_of_enactment","Purbalingga","theme","Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2007/No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga \r\nNomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian \r\nKekayaan Daerah yang diundangkan dalam Lembaran \r\nDaerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Seri B Nomor \r\n1 tertanggal 4 Juli 2000, dipandang perlu disesuaikan \r\nkarena sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial \r\nekonomi masyarakat; bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud \r\npada huruf a, maka perlu mengatur kembali Retribusi \r\nPemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang kekayaan daerah, nama, obeyek, subyek dan wajib retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pendaftaran, tata cara penetapan retribusi, tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi, tata cara penagihan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kedaluwarsa penagihan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2007. \n Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 2000 dicabut. \n 31 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Purbalingga. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 4 Tahun 2000) sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur kembali retribusi pemakaian kekayaan daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Objek Retribusi:** Pelayanan penyediaan fasilitas pemakaian kekayaan daerah, meliputi gedung pertemuan, rumah dinas, alat-alat berat, tanah, kios/los, dan Radio Suara Perwira.\n2. **Subjek Retribusi:** Orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah.\n3. **Wajib Retribusi:** Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pemakaian kekayaan daerah dan diwajibkan membayar retribusi.\n4. **Penggolongan Retribusi:** Digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha.\n5. **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa:** Diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.\n6. **Prinsip dan Sasaran Tarif Retribusi:** Ditetapkan berdasarkan tujuan memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang tata cara pendaftaran, penetapan, pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi, serta keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.","transitional_provisions","1. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebelum ada perubahan atau penggantian dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Purbalingga No. 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/263278/perda-kab-purbalingga-no-4-tahun-2000","0bb34bab-5b3c-42ab-9d7f-685860070483","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF PURBALINGGA REGENCY
NUMBER 01 YEAR 2007

REGIONAL REGULATION OF PURBALINGGA REGENCY
NUMBER 01 YEAR 2007
ON
LOCAL SERVICE CHARGE FOR THE USE OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PURBALINGGA,

Considering:

that Regional Regulation of Purbalingga Regency Number 4 of 2000 concerning Local Service Charge for the Use of Regional Assets, which was enacted in the Regional Gazette of Purbalingga Regency Number 4 Series B Number 1 dated July 4, 2000, is deemed necessary to be adjusted because it is no longer in accordance with the socio-economic development of the community;
that in connection with the matter as referred to in letter a, it is necessary to re-regulate the Local Service Charge for the Use of Regional Assets with a Regional Regulation;

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java (State Gazette of 1950

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fcb6ead2-6911-434b-a983-3996135f5391","actionData","errors"]