[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fcb42081-1de7-474d-b6f2-df299896061a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-09-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan","place_of_enactment","Amurang","theme","Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020. \n Pengelolaan Keuangan Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022. \n 145 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk:

Pengelola Keuangan Daerah: Menetapkan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, serta mengatur tugas dan wewenang koordinator pengelolaan keuangan daerah, PPKD, PA, KPA, PPTK SKPD, PPK SKPD, PPK Unit SKPD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, dan TAPD.
APBD: Mengatur struktur APBD yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
Penyusunan dan Penetapan APBD: Mengatur proses penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, serta perubahan APBD.
Pelaksanaan dan Penatausahaan: Mengatur pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan kas umum daerah, penyiapan DPA SKPD, anggaran kas dan SPD, pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: Mengatur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, SAPD, dan BAS.
Kekayaan Daerah dan Utang: Mengatur pengelolaan piutang daerah, investasi daerah, dan utang daerah.
BLUD: Mengatur pembentukan dan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah: Mengatur penyelesaian kerugian keuangan daerah.
Informasi Keuangan Daerah: Mengatur penyediaan informasi keuangan daerah kepada masyarakat.
Pembinaan dan Pengawasan: Mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH MINAHASA
THE PROVINCE OF NORTH SULAWESI
LOCAL REGULATION
GOVERNMENT OF SOUTH MINAHASA REGENCY
REGENT OFFICE
SOUTH MINAHASA REGENCY
NUMBER 5 OF 2022
ON
MANAGEMENT OF REGIONAL FINANCE

REGENT OF SOUTH MINAHASA
THE PROVINCE OF NORTH SULAWESI
LOCAL REGULATION
SOUTH MINAHASA REGENCY
NUMBER 5 OF 2022
ON
MANAGEMENT OF REGIONAL FINANCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH MINAHASA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that to implement the provisions of Article 3 letter a of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 77 of 2020 on Technical Guidelines for Regional Financial Management, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Regional Financial Management; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 10 of 2003 on the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fcb42081-1de7-474d-b6f2-df299896061a","actionData","errors"]