[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fca3e78f-a64a-470c-8b85-a6e982764f57","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan","short_title","Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 15 Tahun 2021","number","15","year","2021","published_date","2021-09-17","effective_date","2021-09-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","63149c76-8d67-4eaa-99e5-0e97b719fe16","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan","short_name","Peraturan PPATK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"ec1fd785-848f-461d-80e9-b2e90b16a6c7","Pers, Pos & Iklan","tags",[],"location","Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Permintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

informasi-keuangan
2021
Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan NO. 15, BN 2021/ NO 1079; https://jdih.ppatk.go.id/ : 49 HLM
Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan TENTANG Tata Cara Permintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan jumlah permintaan, pemberian, dan\r\npenerimaan informasi yang meningkat, serta dalam\r\nmeningkatkan kualitas informasi yang disampaikan oleh\r\nPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kepada\r\npemangku kepentingan perlu di dukung peraturan\r\nperundang-undangan untuk menjamin akses informasi\r\nyang lebih baik;\r\nb. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan permintaan,\r\npemberian, dan penerimaan informasi oleh Pusat\r\nPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan\r\npemangku kepentingan, perlu dilakukan pembaharuan\r\nterhadap mekanisme yang ada di Pusat Pelaporan dan\r\nAnalisis Transaksi Keuangan;\r\nc. bahwa Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi\r\nKeuangan Nomor PER-08/1.02/PPATK/05/2013 tentang\r\nPermintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan dan Analisis\r\nTransaksi Keuangan sudah tidak sesuai lagi dengan\r\nperkembangan hukum yang ada sehingga perlu diganti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi\r\nKeuangan tentang Tata Cara Permintaan Informasi Ke\r\nPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 dan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi\r\nKeuangan Nomor 12 Tahun 2020 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara permintaan informasi, penyampaian permintaan informasi, pemenuhan permintaan informasi, pemanfaatan informasi dari PPATK dan umpan balik,keamanan dan kerahasiaan informasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021. \n Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-04/1.03/PPATK/04/11 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem Secure Online Application Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-08/1.02/PPATK/05/2013 tentang Permintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku \n 77 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-04/1.03/PPATK/04/11 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem Secure Online Application;\n2. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-08/1.02/PPATK/05/2013 tentang Permintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 806).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini mengatur tentang tata cara permintaan informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) oleh pihak dalam negeri dan luar negeri dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana lain yang terkait dengan TPPU, termasuk tindak pidana pendanaan terorisme. Pihak dalam negeri yang dapat meminta informasi meliputi instansi penegak hukum, lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan, lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU. Pihak luar negeri meliputi Lembaga Intelijen Keuangan (financial intelligence unit) negara lain dan organisasi atau lembaga internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Tujuan permintaan informasi adalah untuk pencegahan dan pemberantasan TPPU dan/atau tindak pidana lain terkait dengan TPPU, atau pengangkatan pejabat strategis dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tata cara permintaan informasi meliputi registrasi melalui Aplikasi goAML, penyampaian permintaan informasi, pemenuhan permintaan informasi berdasarkan kriteria prioritas, serta pemanfaatan informasi dan penyampaian umpan balik.","transitional_provisions","1. Pemenuhan permintaan Informasi yang berasal dari pihak dalam negeri dan pihak luar negeri sebelum Peraturan PPATK ini berlaku tetap akan ditindaklanjuti sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan PPATK ini.","sanctions","(-)","revokes",[93,98],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-04/1.03/PPATK/04/11 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem Secure Online Application","link","",{"_94":99,"_96":97},"Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-08/1.02/PPATK/05/2013 tentang Permintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 806)","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

FINANCIAL TRANSACTION REPORTS AND ANALYSIS CENTER

REGULATION

FINANCIAL TRANSACTION REPORTS AND ANALYSIS CENTER

NUMBER 15 OF 2021

CONCERNING

PROCEDURES FOR REQUESTING INFORMATION
TO THE FINANCIAL TRANSACTION REPORTS AND ANALYSIS CENTER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE FINANCIAL TRANSACTION REPORTS AND ANALYSIS CENTER,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=fca3e78f-a64a-470c-8b85-a6e982764f57","actionData","errors"]