[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fca0298f-e110-4095-940c-5f887e6acec9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2013","number","17","year","2013","published_date","2013-12-30","effective_date","2013-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua","place_of_enactment","Jayapura","theme","Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENERIMAAN-SUMBANGAN-PIHAK KETIGA-KEPADA-DAERAH
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2013/NO.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk meningkatkan pelayanan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu didukung dengan tersedianya sumber pembiayaan daerah baik yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah maupun yang berasal dari penggalian sumber-sumber lain penerimaan daerah yang sah berupa sumbangan pihak ketiga kepada daerah dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya No. 5 Tahun 1989 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan masa kini sehingga perlu ditinjau kembali dan dibentuk Perda Provinsi Papua tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah. \n UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No.53 Tahun 2011. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang prinsip; objek dan subjek; bentuk sumbangan pihak ketiga; wilayah penerimaan sumbahan pihak ketiga; tata cara pengelolaan; serta pembinaan, pengawasan dan pelaporan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. \n Penjelasan: 3 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1989 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Tahun 1989 Nomor 168 Seri D Nomor 165).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2013 mengatur tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan potensi Papua melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sumber pembiayaan daerah selain dari pajak dan retribusi, yang berasal dari sumbangan pihak ketiga.

\n\n

Peraturan ini mengatur bahwa daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga berupa uang atau barang. Sumbangan ini harus bersifat sukarela, ikhlas, dan tidak mengikat, serta dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Besaran sumbangan dalam bentuk uang ditetapkan melalui musyawarah dan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama. Penerimaan sumbangan dicatat dalam dokumen penerimaan.

\n\n

Seluruh penerimaan sumbangan dalam bentuk uang disetorkan ke Kas Daerah sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan dicantumkan dalam APBD. Sumbangan dalam bentuk barang diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk dan dicatat dalam daftar inventaris barang Pemerintah Provinsi, kemudian dikelola sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

\n\n

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan sumbangan, dan sumbangan tersebut dilaporkan dalam Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Gubernur.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF PAPUA
REGIONAL REGULATION OF PAPUA PROVINCE
NUMBER 17 OF 2013
ABOUT
RECEIPT OF THIRD PARTY CONTRIBUTIONS TO THE REGION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF PAPUA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to optimize Papua's potential, various efforts are needed to
accelerate development by increasing
public participation to utilize and manage the potential of regional wealth
effectively, efficiently, transparently and accountably, and paying attention to
the principles of justice and fairness;
that to improve the service of the Regional Government in
organizing government, development and community affairs, it needs to be
supported by the availability of regional financing sources originating from
regional taxes and local fees as well as those originating from
exploration of other sources of legitimate regional revenue in the form of
third party contributions to the region;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fca0298f-e110-4095-940c-5f887e6acec9","actionData","errors"]