[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc94daf0-ff56-4925-b7cc-30662290ca07","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 11 Tahun 2011","number","11","year","2011","published_date","2011-10-28","effective_date","2012-06-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kediri","place_of_enactment","Pamenang","theme","Investasi Pemerintah Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

INVESTASI
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Tahun 2012 No 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Investasi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor l Tahun 2008 tentang lnvestasi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terokhir dengan Peratu_ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 don dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosiol. dan/atau manfaat lainnya, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk investasi pemerintah daerah;\r\nb. bahwa berdosarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang lnvestosi Pemerintah Daerah;\r\n \n 1. Pasa I 18 ayat ( 6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukon Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye/enggaraan Negara yang Bersih don Bebas dari Korupsi. Kolusi don Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ):\r\n4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): \r\n5. Undang-Undang Perbendaharaan Nomor Negara Tahun 2004 (Lembaran Negara tentang\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);\r\n7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):\r\n8. Undang··Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat don Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724):\r\n10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor l 06, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4852);\r\n11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kelerbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);\r\n12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 ) ;\r\n13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndoresia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan don Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi. don Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):\r\n17. Peraturan Pemerintah Norn or 1 Tahun 2008 tentang lnvestasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261) ;\r\n18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165):\r\n19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badon Usaha Milik Daerah:\r\n20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;\r\n21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;\r\n22.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Conda Birawa Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 13/D Seri D):\r\n23.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25);\r\n24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2007 tentono Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 7. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 28):\r\n25. Peraturan Daerah Ka bu paten Kediri Nomor 4 Tohun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 38);\r\n \n lnvestasi pemerinlah daerah merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.\r\nJenis inveslasi pemerintah daerah yang dilaksanakan :\r\na. lnvestasi jangka pendek b. lnvestasi jangka panjang\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2012. \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang investasi pemerintah daerah Kabupaten Kediri. Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat.

Jenis Investasi:

Investasi Jangka Pendek: Deposito berjangka, Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
Investasi Jangka Panjang: Investasi permanen (kerjasama dengan pihak ketiga, penyertaan modal pada BUMD/badan usaha lain) dan investasi non-permanen (dana yang disisihkan untuk pelayanan/pemberdayaan masyarakat).

Sumber Investasi: APBD, keuntungan investasi terdahulu, barang daerah, dan/atau sumber lain yang sah.

Pengelolaan Investasi: Investasi jangka pendek ditempatkan pada Bank Pemerintah (BUMN/BUMD). Investasi jangka panjang permanen ditempatkan pada BUMD Pemerintah Kabupaten Kediri, BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, BUMN, atau perusahaan patungan. Investasi jangka panjang non permanen diberikan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan anggota/kelompok masyarakat.

Pengelola Investasi: SKPKD mengelola investasi jangka pendek dan panjang permanen. SKPD mengelola investasi non permanen.

Penganggaran Investasi: Investasi dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan. Divestasi dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan. Penerimaan hasil investasi dianggarkan dalam pendapatan asli daerah.

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban: PPKD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen investasi. SKPD teknis melaporkan investasi non permanen kepada PPKD dan Kepala Daerah. PPKD melaporkan hasil pengelolaan investasi kepada Kepala Daerah.

Pengawasan Investasi: Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan investasi.

","transitional_provisions","1. Investasi jangka panjang permanen pada BUMD dan non permanen berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pada Lampiran II Neraca per 31 Desember 2010.\n2. Pemerintah Kabupaten Kediri telah melaksanakan pembayaran atas pinjaman PDAM Kabupaten Kediri sebesar Rp. 1.916.750.000,00 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor: RDA-235/DP3/1996 tanggal 16 Pebruari 1996 Dalam Rangka Pembiayaan Proyek Pengembangan Sarana Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, pembayaran atas pinjaman sebagaimana dimaksud diakui sebagai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Kediri kepada PDAM.\n3. Pemerintah Kabupaten Kediri telah melaksanakan pembangunan jaringan perpipaan sebesar Rp. 1.124.926.520,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Lampiran II Neraca per 31 Desember 2009, diakui sebagai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Kediri kepada PDAM.\n4. Investasi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dicatat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai Investasi Pemerintah Kabupaten Kediri.\n5. Investasi yang dianggarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 akan dilaksanakan setelah Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Investasi Daerah ini diundangkan dan penambahan penyertaan modal dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KEDIRI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KEDIRI REGENCY
NUMBER 11 OF 2011
CONCERNING
REGIONAL GOVERNMENT INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEDIRI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Government Regulation Number 1 of 2008 concerning Government Investment, Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of Home Affairs Number 21 of 2011, and in order to optimize regional financial management to obtain economic, social, and/or other benefits, the Regional Government may make investments in the form of regional government investment;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Regional Government Investment;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc94daf0-ff56-4925-b7cc-30662290ca07","actionData","errors"]