[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc886b31-075f-44f2-b740-f08a16932740","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2007","number","5","year","2007","published_date","2007-02-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rembang","place_of_enactment","Rembang","theme","Sumber Pendapatan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA - sumber pendapatan
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2007/No. 56
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sumber Pendapatan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun \r\n2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2001\r\ntentang Sumber Pendapatan Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan \r\nPemerintah Nomor 72 Tahun 2005 perlu mengatur kembali Sumber\r\nPendapatan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan \r\nhuruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber\r\nPendapatan Desa; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumber pendapatan desa, pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengembangan pengelolaan dan pengawasan sumber pendapatan desa, jenis-jenis kekayaan desa, pengaturan mengenai pungutan desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong, pengelolaan, pengadaan/perolehan, pengembangan, status hukumdan administrasi kekayaan desa, pengaturan pelimpahan atau peralihan fungsi kekayaan desa, pengawasan kekayaan desa, pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa, alokasi dana desa, tujuan, sumber dan pengelolaan ADD, penggunaan dan pertanggungjawaban dana, ketentuan sanksi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2007. \n Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2001 dicabut. \n 12 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 9).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumber pendapatan desa di Kabupaten Rembang. Latar belakangnya adalah perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang menyebabkan Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 16 Tahun 2001) tidak sesuai lagi. Tujuannya adalah untuk mengatur kembali sumber pendapatan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Sumber Pendapatan Desa**: Terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah kabupaten dan retribusi kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah (ADD), bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.\n2. **Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa**: Dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya dikelola melalui APB Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa.\n3. **Jenis-Jenis Kekayaan Desa**: Mencakup tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan milik desa, pelelangan ikan, pemandian umum, obyek rekreasi, tempat pemancingan, hutan desa, jalan desa, dan lain-lain kekayaan yang dimiliki oleh desa.\n4. **Pungutan Desa**: Diatur bahwa segala pungutan yang membebani masyarakat harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.\n5. **Alokasi Dana Desa (ADD)**: ADD digunakan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.","transitional_provisions","1. Sumber Pendapatan Desa berupa tanah kas Desa atau sejenisnya yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini merupakan sumber atau sebagai penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, ditetapkan menjadi Sumber Pendapatan Desa yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui APB Desa.","sanctions","1. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berhak mengurangi jumlah ADD tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel.\n2. Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari ADD akan dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2001","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF REMBANG REGENCY
NUMBER 5 OF 2007
on
VILLAGE REVENUE SOURCES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF REMBANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that with the enactment of Law Number 32 of 2004 on Regional Government which is followed up by Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, the Regional Regulation of Rembang Regency Number 16 of 2001 on Village Revenue Sources is deemed no longer appropriate;
that to implement the provisions of Article 72 paragraph (1) of Government Regulation Number 72 of 2005, it is necessary to re-regulate Village Revenue Sources;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Village Revenue Sources;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc886b31-075f-44f2-b740-f08a16932740","actionData","errors"]