[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc6761ef-16db-44fd-b569-e0e695a68b19","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 09 Tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat No. 09 Tahun 2009","number","09","year","2009","published_date","2009-09-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat","place_of_enactment","Piru","theme","Retribusi Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Jasa Konstruksi
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2009/NO.96, TLD No.98, LL. KAB. SERAM BAGIAN BARAT: 15 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Jasa Konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di daerah sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan baik terhadap, penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfataan hasil pekerjaan konstruksi. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Jasa Konstruksi perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. \n Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. \n Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini mencakup Pembinaan Terhadap Usaha Jasa Konstruksi dan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2009. \n Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. \n Penjelasan 1 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi jasa konstruksi di Kabupaten Seram Bagian Barat. Latar belakangnya adalah peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah yang memerlukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat untuk mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.

Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk:

Menjamin mutu hasil produksi kerja sesuai standar.
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha di bidang bangunan.
Menjamin pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dan berkesinambungan.

Pembinaan meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Pengaturan mencakup penetapan kebijakan daerah, penerbitan peraturan perundang-undangan, dan penerbitan perjanjian usaha jasa konstruksi. Pemberdayaan meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, dukungan lembaga keuangan dan asuransi, serta peningkatan kemampuan teknologi. Pengawasan meliputi perizinan usaha jasa konstruksi, ketentuan keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan umum, ketenagakerjaan, lingkungan, tata ruang, dan tata bangunan.

Pihak yang dibina meliputi penyedia jasa (usaha perseorangan dan badan usaha), pengguna jasa (instansi pemerintah, orang pribadi, dan badan usaha), dan masyarakat. Setiap orang atau badan usaha jasa konstruksi berhak mendapatkan pekerjaan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap orang atau badan usaha yang berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Barat yang bergerak dalam usaha jasa konstruksi wajib memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang dikeluarkan oleh Bupati.

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah izin yang diberikan. Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin. Masa retribusi adalah 3 tahun, dan saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

","transitional_provisions","sanctions","Sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini berupa:\n

Peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 kali;
Pembekuan IUJK selama 1 tahun;
Apabila dalam kurun waktu pembekuan tidak ada perubahan akan dilaksanakan pencabutan IUJK.

\nBarang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF WEST SERAM REGENCY
REGIONAL REGULATION OF WEST SERAM REGENCY
NUMBER: 09 YEAR 2009
CONCERNING
CONSTRUCTION SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST SERAM

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Construction Services have a strategic role in development in the region so that in its implementation it is necessary to foster service providers, service users and the community in order to foster understanding and awareness of duties, functions, rights and obligations and increase the ability to realize orderly construction services, orderly construction implementation and orderly utilization of construction work results
that based on the considerations as referred to in letter a above, Construction Services need to be regulated and stipulated by a Regional Regulation of West Seram Regency.

Remembering:

Law Number 20 of 1958

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc6761ef-16db-44fd-b569-e0e695a68b19","actionData","errors"]