[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc541f72-53fa-418c-89ae-e7b4c290fec3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017","number","10","year","2017","published_date","2017-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tasikmalaya","place_of_enactment","Tasikmalaya","theme","Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanganan - penyandang - masalah - kesejahteraan - sosial
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2017/193
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf f UU No. 23 Tahun 2014 ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf b Perda Prov Jabar No. 10 Tahun 2012;untuk meningkatkan kesejakteraan sosial di Kota Tasikmalaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial maka perlu menetapkan Perda tentang Penenangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. \n Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945 UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 39 Tahun 2012; Perdaprov Jabar No. 10 Tahun 2012. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud dan tujuan , Ruang Lingkup , Asas, Tanggung Jawab Dan Wewenang, Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya; Kerjasama, Peran Masyarakat , Sistem Informasi, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Sanksi Administrasi, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017. \n 30 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penanganan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Latar belakangnya adalah pemenuhan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar di bidang sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penanganan PMKS, termasuk tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun kebijakan, perencanaan, dan penyelenggaraan penanganan PMKS, serta mendorong peran masyarakat dan dunia usaha. Kewenangan Pemerintah Daerah mencakup penetapan kebijakan, penyusunan perencanaan, koordinasi, bimbingan, monitoring, identifikasi data sasaran, penggalian potensi sumber kesejahteraan sosial, dan pengembangan sistem informasi.

Ketentuan substansial mencakup penyelenggaraan penanganan PMKS yang diprioritaskan bagi masyarakat yang memiliki kehidupan tidak layak dan memenuhi kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasosialan, korban bencana, serta korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Penanganan PMKS dilaksanakan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS agar dapat berfungsi sosial secara wajar. Jaminan sosial diberikan kepada PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi. Pemberdayaan sosial bertujuan menjadikan PMKS mampu memenuhi kebutuhannya. Perlindungan sosial bertujuan mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

","transitional_provisions","sanctions","1. Lembaga/Organisasi Kesejahteraan Sosial yang tidak mendaftarkan diri, melaksanakan pengumpulan/penyaluran dana tanpa izin, atau Lembaga Asing yang tidak memiliki izin teknis dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara/tetap kegiatan, dan/atau denda administratif maksimal Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA CITY
NUMBER 10 OF 2017
CONCERNING
HANDLING OF PERSONS WITH SOCIAL WELFARE PROBLEMS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TASIKMALAYA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 12 paragraph (1) letter f of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, social affairs are mandatory government affairs related to basic services that are the authority of the Regional Government;
that based on the provisions of Article 8 paragraph (4) letter b of West Java Province Regional Regulation Number 10 of 2012 concerning the Implementation of Social Welfare, the Regency/City Government prepares regional regulations in the field of social welfare development;
that in order to improve social welfare in the City of Tasikmalaya, it is necessary to handle Persons with Social Welfare Problems and explore the Potential and Sources of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc541f72-53fa-418c-89ae-e7b4c290fec3","actionData","errors"]