[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc51c4de-f926-4429-a311-a41b2eb41d7c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 13 Tahun 2006","number","13","year","2006","published_date","2006-06-27","effective_date","2006-08-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Melawi","place_of_enactment","Nanga Pinoh","theme","Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan-Usaha-Rekreasi-Hiburan-Umum
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2006/NO.21, TLD No.25, LL KAB. SINTANG: 13 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
ABSTRAK:	\n \n Perda ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan kewenangan otonomi daerah oleh Kabupaten Melawi dalam bidang kepariwisataan, khususnya rekreasi dan hiburan umum. \n UU Nomor 8 Tahhun 1981;\r\nUU Nomor 9 Tahun 1990;\r\nUU Nomor 23 Tahun 1997;\r\nUU Nomor 34 Tahun 2003;\r\nUU Nomor 10 Tahun 2004;\r\nUU Nomor 33 Tahun 2004;\r\nUU Nomor 8 Tahun 2005;\r\nPP Nomor 27 Tahun 1983;\r\nPP Nomor 67 Tahun 1996;\r\nPP Nomor 25 Tahun 2000;\r\nPP Nomor 58 Tahun 2005;\r\nPP Nomor 79 Tahun 2005; \n Perda ini antara lain mengatur pendefinisan usaha rekreasi dan hiburan umum, bentuk usaha, pengklasifikasian usaha, perizinan, penyidikan, dan pemidanaan, \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2006. \n Peraturan yang akan diatur adalah tata cara pemindahan kepemilikan atas Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, serta hal lain yang masih belum cukup diatur dalam Perda ini. \n 12 Halaman, dan 1 Halaman Penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Segala Ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 13 Tahun 2006 mengatur tentang perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum. Latar belakangnya adalah pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten dalam bidang kepariwisataan, khususnya perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum. Tujuannya adalah untuk mengatur perizinan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Definisi**: Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum didefinisikan sebagai setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi jenis pertunjukan, permainan, atau keramaian yang ditonton atau dinikmati dengan dipungut bayaran.\n2. **Bentuk Usaha**: Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dapat berbentuk badan usaha (seperti BUMD, Perseroan Terbatas, CV, Firma, atau Koperasi) atau perseorangan.\n3. **Klasifikasi Usaha**: Peraturan ini mengklasifikasikan berbagai jenis usaha rekreasi dan hiburan umum, termasuk balai pertemuan umum, cafe, diskotik, gedung bulu tangkis, karaoke, kelab malam, kolam renang, lapangan tenis, panti pijat, pasar seni dan pameran, permainan bilyar, pertunjukan film, pusat kesehatan dan kebugaran, taman kreasi, dan lain-lain.\n4. **Perizinan**: Untuk menjalankan usaha rekreasi dan hiburan umum, diperlukan Izin Usaha yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Izin ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap tahun.\n5. **Kewajiban Pimpinan Usaha**: Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pengunjung, mencegah kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban, memasang tarif masuk, menjamin kewajiban atas pungutan negara dan daerah, menyelenggarakan pembukuan, dan menyampaikan laporan berkala.\n6. **Tanggung Jawab Pimpinan Usaha**: Pimpinan Usaha bertanggung jawab atas pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan, menjaga kelaikan teknis alat perlengkapan, pencegahan penjualan minuman keras, dan penyediaan petugas khusus untuk pencegahan kecelakaan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MELAWI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MELAWI REGENCY
NUMBER 13 OF 2006
About
LICENSING FOR RECREATION AND GENERAL ENTERTAINMENT BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MELAWI,

Considering:	that in the context of implementing Regional Autonomy, authority in the field of tourism, especially licensing for recreation and general entertainment business, is the authority of the Regency; that to regulate the licensing referred to in letter a above, it is necessary to stipulate it in a Regional Regulation of Melawi Regency.
In view of:	Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209); Law Number 9 of 1990 concerning Tourism (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1990 Number 78, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc51c4de-f926-4429-a311-a41b2eb41d7c","actionData","errors"]