[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc398374-5424-4226-b346-2738fbfbd78b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 7 Tahun 2006","number","7","year","2006","published_date","2006-11-13","effective_date","2006-11-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Metro","place_of_enactment","Metro","theme","Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan
2006
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2006 NOMOR 3SERIC
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendorong pertumbuhanserta pengembangan \r\npembangunan khususnya di Bidang Kepariwisataan perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang terarah terhadap izin usaha pariwisata di Kota Metro;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah; \n UU No 8 Tahun 1981, UU No 9 Tahun 1990, UU No 12 Tahun 1999, UU No 10 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 34 Tahun 2000, PP No 27 Tahun 1983, PP No 66 Tahun 2001, PERDA Kota Metro No 15 Tahun 2002, PERDA Kota Metro No 03 Tahun 2003. \n Tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2006. \n 17 \n \n

","regulatory_relationship","Pasal 22 menyatakan bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2006 mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan. Latar belakangnya adalah untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan pembangunan di bidang kepariwisataan melalui pembinaan, pengawasan, dan pengendalian izin usaha pariwisata. Tujuannya adalah untuk memantapkan otonomi daerah melalui pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Subjek dan Objek Retribusi**: Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di sektor kepariwisataan wajib memenuhi izin prinsip membangun dan Izin Usaha Kepariwisataan. Objek retribusi adalah pelayanan perizinan yang diberikan pada pengusaha dan penyelenggara kegiatan usaha kepariwisataan.\n2. **Jenis Usaha Kepariwisataan**: Usaha rekreasi dan hiburan umum, usaha objek wisata, usaha kawasan pariwisata, usaha hotel, usaha jasa pangan, usaha perjalanan wisata/agen perjalanan wisata, dan usaha jasa impresariat/event organizer wajib memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK).\n3. **Masa Berlaku dan Pendaftaran Ulang**: Masa berlaku SIUK adalah selama usaha tetap berjalan, dengan kewajiban pendaftaran ulang setiap 3 tahun sekali dan membuat laporan tahunan.\n4. **Penggolongan Kelas Usaha**: Setiap usaha kepariwisataan wajib memiliki penetapan penggolongan kelas usaha dari Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.\n5. **Persyaratan Umum**: Persyaratan umum untuk memperoleh Izin Usaha Pariwisata meliputi memiliki akta pendirian perusahaan, kantor/lokasi yang jelas, tenaga kerja yang kompeten, modal yang cukup, dan memenuhi ketentuan pengusahaan.\n6. **Tarif Retribusi**: Ditetapkan tarif retribusi untuk berbagai jenis usaha kepariwisataan, seperti taman rekreasi, karaoke, hotel, restoran, biro perjalanan wisata, dan jasa impresariat.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).\n2. Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat akan diambil tindakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
METRO CITY

Number : 3
Year 2006
Number 3 Series C

REGIONAL REGULATION OF METRO CITY
NUMBER 07 YEAR 2006
CONCERNING
LEVY ON TOURISM BUSINESS LICENSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF METRO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to encourage the growth and development of development, especially in the field of tourism, it is necessary to carry out directed guidance, supervision and control of tourism business licenses in Metro City; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to regulate it by a Regional Regulation; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 96 of 1981, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209); \n Law Number 9 of 1990 concerning Tourism (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc398374-5424-4226-b346-2738fbfbd78b","actionData","errors"]