[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc37abeb-d269-42c3-a9be-612c51781dfb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wakatobi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun 2017","number","3","year","2017","published_date","2017-02-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wakatobi","place_of_enactment","Wangi-Wangi","theme","Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIZINAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2017/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n Untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar dapat terlaksana secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat, maka perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Wakatobi. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan guna memberikan kepastian hukum, serta menciptakan tertib administrasi, maka perlu mengatur penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan; \n UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 38 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 51 Tahun 2009; Permenkes No. 80/Menkes/PER/II/1990; Permenkes No. 920/Menkes/PER/XII/1990; Permenkes No. 061/Menkes/PER/I/1991; Permenkes No. 258/Menkes/PER/III/1992; Permenkes No. 544/Menkes/SK/VI/2002; Permenkes No. 512/Menkes/PER/IV/2007; Permenkes No. 1109/Menkes/PER/IX/2007; Permenkes No. 780/Menkes/PER/11/2008; Permenkes No. HK02.02/Menkes/148/I/2010; Permenkes No. 411/Menkes/PER/III/2010; Permenkes No. 1189/Menkes/PER/VIII/2010; Permenkes No. 889/Menkes/PER/V/2011; Permenkes No. 1096/Menkes/PER/VI/2011; Permenkes No. 1464/Menkes/PER/X/2011; Permenkes No. 23 Tahun 2013; Permenkes No. 24 Tahun 2013; Permenkes No. 80 Tahun 2013; Permenkes No. 81 Tahun 2013; Permenkes No. 8 Tahun 2014; Permenkes No. 9 Tahun 2014; Permenkes No. 20 Tahun 2016; Kepmenkes No. 1331/Menkes/SK./X/2002; Kepmenkes No. 1424/Menkes/SK/XI/2002; Kepmenkes No. 364/Menkes/SK/III/2003; Kepmenkes No. 942/Menkes/SK/VII/2003; Kepmenkes No. 1076/Menkes/SK/VII/2003; Kepmenkes No. 1098/Menkes/SK/VII/2003; Perda Kab. Wakatobi No. 5 Tahun 2016 \n Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup; perizinan; fasilitas pelayanan kesehatan; tenaga kesehatan; surat tanda daftar; sertifikasi; ketentuan perizinan; tata cara memperoleh perizinan; hak, kewajiban dan larangan; mutu pelayanan; pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian; sanksi administrasi; penyidikan; ketentuan pidana; Terdapat penjelasan dalam peraturan ini \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2017. \n 61 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 3 Tahun 2017 mengatur tentang penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan. Latar belakang peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau, serta untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Wakatobi. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek, termasuk:

Jenis Perizinan: Izin fasilitas pelayanan kesehatan (medik dasar, medik spesialis, penunjang kesehatan), izin tenaga kesehatan, surat tanda daftar pengobat tradisional, dan sertifikasi (makanan/minuman, sanitasi lingkungan).
Persyaratan Perizinan: Persyaratan administrasi dan teknis untuk setiap jenis izin, termasuk dokumen yang diperlukan, kualifikasi tenaga kesehatan, dan standar fasilitas.
Hak dan Kewajiban: Hak penyelenggara pelayanan kesehatan (melakukan kegiatan sesuai izin, mendapatkan pembinaan, memungut biaya) dan kewajiban (melakukan kegiatan sesuai standar, melaksanakan fungsi sosial, melaporkan kegiatan secara berkala).
Pembinaan dan Pengawasan: Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Peraturan ini juga mengatur tentang mutu pelayanan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, peran serta masyarakat, dan sanksi administratif.

","transitional_provisions","1. Semua perizinan yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.\n2. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku selama 5 (lima) tahun setelah tanggal penerbitannya, dan harus diperbaharui setelah habis masa berlakunya.\n3. Orang pribadi atau badan yang telah menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.","sanctions","Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1), Pasal 39 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, serta Pasal 63 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selain itu, penyelenggara pelayanan kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang terkait kesehatan dapat dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WAKATOBI
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WAKATOBI REGENCY
NUMBER 3 OF 2017
ABOUT
ORGANIZATION OF LICENSING IN THE HEALTH SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WAКАТОВІ,

\n\n \n \n

Considering:

that to provide protection to the
community in the implementation of services
health so that it can be implemented evenly,
affordable and acceptable to the community,
it is necessary to carry out guidance, regulation,
supervision and control to improve
the health status of the community in the Regency
Wakatobi;
that in the context of implementing guidance,
supervision and control in the health sector
in order to provide legal certainty, as well as
creating orderly administration, it is necessary
regulate the organization of licensing in the field
health;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is necessary
stipulate a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc37abeb-d269-42c3-a9be-612c51781dfb","actionData","errors"]