[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc1e19d6-7bfc-4cd6-9ad6-ca1ddeba7c07","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2018","number","15","year","2018","published_date","2018-05-03","effective_date","2018-05-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 15, LN.2018/NO.71, LL SETKAB : 4 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2018. \n \n

","regulatory_relationship","

Status Peraturan Ini

Apakah ini Peraturan Baru?
Ya, ini adalah peraturan baru yang ditetapkan pada tahun 2018.
Apakah Menggantikan Peraturan Sebelumnya?
Tidak ada indikasi bahwa peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya secara langsung.
Apakah Mengubah Peraturan Sebelumnya?
Peraturan ini tidak secara eksplisit mengubah peraturan sebelumnya, tetapi berlandaskan pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Status berlaku dari peraturan ini
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 8 Mei 2018.

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Tujuan dan latar belakang peraturan:
Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT PLN melalui penambahan penyertaan modal negara.
Kewajiban dan hak yang ditetapkan:
Negara berkewajiban menambah modal dalam PT PLN, sementara PT PLN berhak menerima penambahan modal tersebut untuk meningkatkan kapasitas usaha.
Prinsip-prinsip utama yang diatur:
Pengalihan Barang Milik Negara yang bersumber dari APBN tahun 2004, 2005, 2006, dan 2008 sebagai modal tambahan untuk PT PLN.
Mekanisme dan prosedur yang ditetapkan:
Penambahan modal dilakukan melalui pengalihan Barang Milik Negara yang diatur dalam lampiran peraturan ini.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

Masa berlaku dan implementasi:
Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 8 Mei 2018.
Ketentuan peralihan untuk entitas yang sudah ada:
Tidak ada ketentuan peralihan khusus yang disebutkan untuk entitas yang sudah ada.
Batas waktu penyesuaian:
Tidak ada batas waktu penyesuaian yang disebutkan secara eksplisit dalam peraturan ini.
Grandfathering clauses:
Tidak ada ketentuan grandfathering yang disebutkan dalam peraturan ini.

","sanctions","

Sanksi

Tidak mengatur sanksi

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

COPY
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 15 OF 2018
CONCERNING
ADDITIONAL STATE CAPITAL PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
INTO THE SHARE CAPITAL OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to improve the capital structure and increase the business capacity of the Limited Liability Company (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, it is necessary to add State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the share capital of the Limited Liability Company (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, which originates from the transfer of State-Owned Goods at the Ministry of Energy and Mineral Resources, the procurement of which is sourced from the State Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Years 2004, 2005, 2006, and 2008;
that based on the considerations as referred to in letter a and to implement the provisions of Article 4 paragraph (4) of Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning Additional State Capital

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc1e19d6-7bfc-4cd6-9ad6-ca1ddeba7c07","actionData","errors"]