Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2005

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2005 mengatur tentang retribusi penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal dengan isi kotor kurang dari atau sama dengan 20 m³/Gross Tonase (GT) 7. Latar belakang penerbitan peraturan ini adalah untuk pembinaan, pengawasan, dan penertiban kapal-kapal yang berdomisili di Kabupaten Kendal, serta untuk mendukung upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah di bidang kepemilikan kapal.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewajiban setiap kapal yang berdomisili di daerah untuk memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal, yang meliputi Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil. Surat Tanda Kebangsaan Kapal berlaku untuk kapal penangkap ikan, kapal angkutan penyeberangan, dan kapal pesiar dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 20 M³/ GT 7. Tata cara memperoleh surat tanda kebangsaan kapal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Surat Tanda Kebangsaan Kapal berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya.

Peraturan ini juga mengatur tentang penggolongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, serta struktur dan besarnya tarif retribusi. Besarnya retribusi bervariasi berdasarkan ukuran kapal, yaitu Rp 45.000,00/surat/tahun untuk kapal dengan ukuran kurang dari GT 4, Rp 65.000,00/surat/tahun untuk kapal dengan ukuran GT 4 sampai dengan GT 7, dan Rp 100.000,00/surat/tahun untuk kapal pesiar. Penerimaan retribusi disetorkan secara bruto kepada Kas Daerah.

(-)

1. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan 15 Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00.