[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fbf734f9-c555-4c53-8d2a-25460880beee","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 8 Tahun 2009","number","8","year","2009","published_date","2009-08-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe","place_of_enactment","Unaaha","theme","Alokasi Dana Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Alokasi-Dana-Desa
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2009/No. 72, LL 18 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk metaksanakan ketentuan Pasal 68ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun\r\n2005 tentang Desa, perlu ditetapkan PeraturanDaerah tentang Atokasi Dana Desa (ADD). Untuk membiayai penyetenggaraan pembangunan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat sebagai konsekuensi penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari Kabupaten kepada Desa, perlu adanya pengalckasian Dana Desa\r\n \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006; Keputusan Menteri Datam Negeri Nomor : 131 .14-774 Tahun 2006 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Alokasi Dana Desa dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1. Pengelolaan Alokasi dana Desa \r\n2. Penghargaan dan Sanksi\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2009. \n Hal-hal lain yang betum diatur datam peraturan Daerah ini sepanjang\r\nmengenai teknis petaksanaannya diatur tebih tanjut oteh Peraturan\r\nBupati \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat.

Ketentuan Substansial:

Sumber dan Besaran ADD: ADD bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), bagi hasil pajak daerah, dan bagi hasil sumber daya alam. Besaran ADD dari DAU adalah 10% setelah dikurangi belanja langsung, 10% per tahun dari hasil penerimaan pajak daerah, dan 10% per tahun dari bagi hasil sumber daya alam.

Jenis Alokasi Dana Desa: Terdiri dari Alokasi Dana Desa Minimal/Merata (ADDm) sebesar 60% dari total ADD dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 40% dari total ADD.

Penentuan ADDP: Ditentukan berdasarkan variabel utama (kemiskinan, pendidikan, kesehatan, keterjangkauan desa) dan variabel tambahan (luas wilayah, jumlah penduduk, potensi ekonomi). Masing-masing variabel diberi bobot nilai yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Penyaluran dan Pencairan: ADD diberikan setiap tahun dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten Konawe, dianggarkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan. Pemerintah Desa membuka rekening bank berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui camat setelah verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.

Pelaksanaan Kegiatan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan: Indikator keberhasilan pengelolaan ADD meliputi peningkatan pengetahuan masyarakat, partisipasi dalam Musrenbang Desa, sinergi dengan program pemerintah lain, peningkatan swadaya masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, jumlah penerima manfaat, dan peningkatan pendapatan asli desa. Penggunaan anggaran ADD adalah 30% untuk belanja aparatur dan operasional, serta 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat dan publik.

Pertanggungjawaban dan Pelaporan: Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban APB Desa setiap 6 bulan.

","transitional_provisions","1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.","sanctions","1. Desa dalam pengelolaan ADD tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini wajib dikenakan sanksi.\n2. Kriteria pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitator Kabupaten dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Konawe.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF KONAWE REGENCY
NUMBER 72 YEAR 2009

REGIONAL REGULATION OF KONAWE REGENCY
NUMBER 8 YEAR 2009
CONCERNING
VILLAGE FUND ALLOCATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KONAWE,

\n\n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 68 paragraph (1) of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Village Fund Allocation (ADD);
that to finance the implementation of development in villages that is in accordance with village authority and the interests of the local community as a consequence of the transfer of some governmental affairs from the Regency to the Village, it is necessary to allocate Village Funds;
that based on the considerations referred to in letters a and b, it is deemed necessary to form a Regional Regulation governing Village Fund Allocation.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fbf734f9-c555-4c53-8d2a-25460880beee","actionData","errors"]