[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fbf24a30-df86-4669-b79a-e936e349cd7d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Perusahaan Sebagai Wajib Pajak Dan Retribusi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-10-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan","place_of_enactment","Andoolo","theme","Pengukuhan Perusahaan Sebagai Wajib Pajak Dan Retribusi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGUKUHAN PERUSAHAAN - WAJIB PAJAK DAN RETRIBUSI
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2012/No. 4, LL 7 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengukuhan Perusahaan Sebagai Wajib Pajak Dan Retribusi
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka untuk terselenggaranya ekonomi daerah yang bertanggung jawab, maka pemerintah daerah harus mampu menggali sumber keuangannya sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan penerimaan daerah merupakan salah satu pendapatan yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;\r\nBahwa untuk meningkatkan Penerimaan Daerah melalui pajak dan Retribusi Daerah sebagai salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012, maka perlu mengatur Pengukuhan Perusahaan sebagai wajib Pajak dan Retribusi Daerah;\r\nBahwa sehubungan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\n \n Dasar hukum: UU No. 21 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 4 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 59 Tahun 2007 Perda Kabupaten Konawe Selatan No. 10 Tahun 2007; Perda Kabupaten Konawe Selatan No. 1 Tahun 2009; Perda Kabupaten Konawe Selatan No. 6 Tahun 2012. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nPengukuhan Perusahaan sebagai wajib Pajak dan Retribusi Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tPrinsip Umum;\r\n3.\tObjek dan Subjek;\r\n4.\tBentuk dan Besarnya Pembayaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);\r\n5.\tWilayah dan Kewenangan Penerimaan Pembayaran;\r\n6.\tTata Cara Pengelolaan;\r\n7.\tPembinaan;\r\n8.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2012. \n 7 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengukuhan perusahaan sebagai Wajib Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Konawe Selatan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah pembayaran wajib dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang yang diberikan oleh perusahaan subjek pajak. Subjek NPWPD adalah lembaga usaha/badan atau sejenisnya yang melakukan pembayaran kepada daerah.

Daerah dapat menerima pembayaran NPWPD yang bentuknya berupa uang atau yang disamakan dengan uang. Besarnya sumbangan akan diatur dengan Peraturan Bupati. Segala bentuk pembayaran harus dicatat dalam daftar penerimaan.

Penerimaan atas pembayaran NPWPD diterima di daerah dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan/atau instansi Pemerintah Daerah lainnya yang ditunjuk oleh Bupati. Seluruh hasil penerimaan pembayaran NPWPD disetorkan ke Kas Daerah. Pembayaran NPWPD dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan daerah guna kepentingan masyarakat.

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan pembayaran NPWPD.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KONAWE REGENCY
NUMBER 4 2012
ON
CONFIRMATION OF COMPANIES AS
AND FEES/CHARGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH KONAWE

\n\n \n \n

Considering:

that in order to organize a responsible regional economy, the regional government must be able to explore its sources of keuangan so that it can provide sources of financing for the implementation of Government and Regional Revenue is one of the potential revenues to finance the implementation of Government and Regional Development;
that to increase Regional Revenue through taxes and Regional Fees/Charges as part of the Original Local Revenue (PAD) of South Konawe Regency in 2012, it is necessary to regulate the Confirmation of Companies as wajib Pajak and Regional Fees/Charges;
that in connection with the intent of letters a and b above, it is necessary to stipulate it by a Regional Regulation.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fbf24a30-df86-4669-b79a-e936e349cd7d","actionData","errors"]