[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fbef8a1c-1362-4970-8073-9039b39b8b42","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2009","number","2","year","2009","published_date","2009-03-17","effective_date","2009-03-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuningan","place_of_enactment","Kuningan","theme","Ketentuan Pelayanan Perizinan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelayanan - perizinan
2009
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD 2009 (87) : 23 Hlm.
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Ketentuan Pelayanan Perizinan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pengaturan pemberian perizinan atas berbagai\r\nkegiatan pembangunan maupun usaha, selama ini diatur secara\r\nparsial dalam beberapa Peraturan Daerah karena penanganan\r\npemberian pelayanannya tersebar di beberapa unit kerja sesuai\r\ndengan kewenangannya; \r\nbahwa dalam perkembangan selanjutnya penanganan pemberian\r\npelayanan perizinan untuk beberapa jenis perizinan telah\r\ndilaksanakan dengan menerapkan pola pelayanan satu pintu\r\nmelalui Kantor Pelayanan Perizinan; \r\nbahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas, diperlukan upaya\r\npenyederhanaan dalam pengaturan pemberian pelayanan perizinan; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, dan c, untuk\r\nmenjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan. \n Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926\r\nNo. 226 yang diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor\r\n14 dan 450; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor\r\n589/MPP/Kep/10/1999; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor\r\n590/MPP/KEP/10/1999; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang \r\nKetentuan Pelayanan Perizinan dengan menetapkan \r\nbatasan istilah yang digunakan dalam \r\npengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, ketentuan izin, ketentuan retribusi, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana dan penyidikan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2009. \n 23 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 22 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Lokasi.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 08 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Usaha Pariwisata.\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Industri.\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketentuan Izin Gangguan dan Tempat Usaha.\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan bertujuan untuk mengatur pemberian izin atas berbagai kegiatan pembangunan dan usaha di Kabupaten Kuningan. Latar belakangnya adalah pengaturan perizinan yang sebelumnya bersifat parsial dan tersebar di berbagai unit kerja, serta perlunya penyederhanaan dan peningkatan efisiensi dalam pelayanan perizinan.

\n\n

Peraturan ini mengatur jenis-jenis izin yang diperlukan untuk berbagai kegiatan, termasuk izin lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin usaha pariwisata, izin usaha industri, izin gangguan, izin tempat usaha, dan izin usaha perdagangan. Setiap orang atau badan yang akan menggunakan tanah untuk penanaman modal, mendirikan bangunan, atau melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin dari Bupati.

\n\n

Peraturan ini juga menetapkan persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin. Persyaratan teknis dikeluarkan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati, sementara persyaratan administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Selain itu, peraturan ini mengatur masa berlaku izin untuk masing-masing jenis izin, serta ketentuan mengenai pembaharuan/heregistrasi izin.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai retribusi atas pelayanan pemberian izin, termasuk nama, obyek, subyek, dan golongan retribusi. Struktur dan besarnya tarif retribusi diatur secara rinci untuk masing-masing jenis izin, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti luas tanah, jenis bangunan, dan klasifikasi usaha.

","transitional_provisions","Semua izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUNINGAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2009
CONCERNING
PROVISIONS FOR LICENSING SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUNINGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to regulate the granting of licenses for various development and business activities, it has so far been partially regulated in several Regional Regulations because the handling of service provision is spread across several work units in accordance with their authority;
that in subsequent developments, the handling of licensing service provision for several types of licenses has been implemented by applying a one-stop service pattern through the Licensing Service Office;
that in order to achieve efficiency and effectiveness, simplification efforts are needed in regulating the provision of licensing services;
that based on the considerations referred to in letters a, b, and c, to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fbef8a1c-1362-4970-8073-9039b39b8b42","actionData","errors"]