[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fbdc3609-40e4-46f4-b5cb-41e7b11e24c5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang PEDOMAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2025","number","9","year","2025","published_date","2025-03-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat","place_of_enactment","Pontianak","theme","PEDOMAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN BANTUAN
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, BD.2025/No.9, LL KAB KALIMANTAN BARAT : 9 HAL
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PEDOMAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan\r\nkesejahteraan masyarakat kurang mampu dan\r\npemenuhan kebutuhan rumah layak huni, diperlukan\r\nbantuan rumah tidak layak huni guna memperoleh\r\nkecukupan perumahan dan lingkungan hidup yang\r\nsehat; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.\r\nUndang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).\r\nUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780).\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615).\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624).\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172).\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596).\r\nPeraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5).\r\nPeraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 115). \n Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Mekanisme Bantuan Perbaikan RTLH, Penerima Bantuan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2025. \n PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT\r\nNOMOR 9 TAHUN 2025 \n 9 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pedoman pemberian bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Kalimantan Barat. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Tujuannya adalah agar pelaksanaan perbaikan RTLH dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tahapan mekanisme bantuan perbaikan RTLH, meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.
Persyaratan penerima bantuan RTLH, antara lain WNI yang sudah berkeluarga, berpenghasilan rendah, memiliki tanah dan rumah sendiri yang tidak layak huni, belum pernah menerima bantuan serupa dalam 10 tahun terakhir, dan bersedia berswadaya.
Kriteria toko/penyedia bahan bangunan, seperti memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan bersedia menyediakan bahan bangunan sesuai pesanan.
Kriteria tukang/pekerja, diutamakan warga setempat yang memiliki keterampilan bertukang.
Bentuk bantuan berupa bahan bangunan dan upah tukang/pekerja.

Peraturan ini memberikan pedoman rinci mengenai proses pengajuan, verifikasi, penyaluran, dan pertanggungjawaban bantuan perbaikan RTLH.

","transitional_provisions","sanctions","1. Penerima bantuan perbaikan RTLH dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan bantuan, penarikan kembali bantuan, atau pengembalian bantuan jika melanggar ketentuan.\n2. Toko/penyedia bahan bangunan dapat dikenakan sanksi denda jika terlambat menyediakan bahan bangunan.\n3. Tukang/pekerja dapat dikenakan sanksi pembatalan penunjukan jika tidak menuntaskan perbaikan rumah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[107],{"_108":109,"_110":111},"text","PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI","link","","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN

REGULATION OF THE GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN

NUMBER 9 OF 2025

CONCERNING

GUIDELINES FOR ASSISTANCE IN REPAIRING UNINHABITABLE HOUSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to encourage and improve the welfare of underprivileged communities and fulfill the need for decent housing, assistance is needed for uninhabitable houses in order to obtain adequate housing and a healthy environment;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Governor Regulation concerning Guidelines for Assistance in Repairing Uninhabitable Houses;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (State Gazette of the Republic of Indonesia of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fbdc3609-40e4-46f4-b5cb-41e7b11e24c5","actionData","errors"]