Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2025

(-)

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pedoman pemberian bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Kalimantan Barat. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Tujuannya adalah agar pelaksanaan perbaikan RTLH dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. Tahapan mekanisme bantuan perbaikan RTLH, meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.
2. Persyaratan penerima bantuan RTLH, antara lain WNI yang sudah berkeluarga, berpenghasilan rendah, memiliki tanah dan rumah sendiri yang tidak layak huni, belum pernah menerima bantuan serupa dalam 10 tahun terakhir, dan bersedia berswadaya.
3. Kriteria toko/penyedia bahan bangunan, seperti memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan bersedia menyediakan bahan bangunan sesuai pesanan.
4. Kriteria tukang/pekerja, diutamakan warga setempat yang memiliki keterampilan bertukang.
5. Bentuk bantuan berupa bahan bangunan dan upah tukang/pekerja.

Peraturan ini memberikan pedoman rinci mengenai proses pengajuan, verifikasi, penyaluran, dan pertanggungjawaban bantuan perbaikan RTLH.

(-)

1. Penerima bantuan perbaikan RTLH dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan bantuan, penarikan kembali bantuan, atau pengembalian bantuan jika melanggar ketentuan. 2. Toko/penyedia bahan bangunan dapat dikenakan sanksi denda jika terlambat menyediakan bahan bangunan. 3. Tukang/pekerja dapat dikenakan sanksi pembatalan penunjukan jika tidak menuntaskan perbaikan rumah.