[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fbd6644b-90cf-4d9a-a476-527b39df43a3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2019","number","11","year","2019","published_date","2019-04-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Kawasan Tanpa Rokok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kESEHATAN
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 2019/11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan\r\nBahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Perlu Menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Kawasan Tanpa Rokok;\r\n \n \r\nPasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, . Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010, .Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 \n Ketentuan Umum,Penyelengaraan Kawasan Tanpa Rokok,Partisipasi Masyarakat,Pembinaan dan Pengawasan,Kerja Sama,Sanksi Adminitratif,Penyidikan,Ketentuan Pidana,Pendanaan,Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019. \n 27 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat ini tidak mencabut atau mengubah peraturan daerah lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan untuk:

\r\n

Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat.
Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.
Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya asap rokok yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup.
Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok.
Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.

\r\n

Ketentuan Substansial:

\r\n

Peraturan ini mengatur mengenai penetapan KTR di berbagai tempat seperti tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat proses belajar mengajar, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sarana olahraga. Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat tersebut wajib menerapkan KTR dan menyediakan tempat khusus merokok yang terpisah. Peraturan ini juga mengatur larangan penjualan rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun dan perempuan hamil, serta pembatasan iklan dan promosi rokok di media luar ruang. Masyarakat juga didorong untuk berpartisipasi dalam mewujudkan KTR melalui berbagai kegiatan seperti musyawarah, penyampaian saran, dan pengawasan sosial. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR, termasuk sosialisasi, pemberian pedoman, dan pemberian penghargaan.

\r\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap Orang yang mengiklankan Produk Tembakau di media luar ruang dan/atau mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penarikan dan/atau perbaikan iklan, dan/atau pelarangan sementara mengiklankan Produk Tembakau.\r\n2. Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab yang tidak memasang pengumuman larangan Merokok dan/atau tidak memberi teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran KTR dikenai sanksi administratif.\r\n3. Setiap Orang yang melanggar ketentuan tentang larangan merokok di KTR dan penjualan rokok dikenakan sanksi administratif berupa teguran untuk mematuhi larangan dan diperintahkan untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST JAVA
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF WEST JAVA
NUMBER 11 OF 2019
ON
SMOKE-FREE AREA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 52 of Government Regulation Number 109 of 2012 on Securing Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of The Province of West Java on Smoke-Free Area;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 11 of 1950 on the Establishment of Djawa Barat Region (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4 Djuli 1950) jo. Law Number 20 of 1950 on the Government of Djakarta Raya (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 31, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 15)

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fbd6644b-90cf-4d9a-a476-527b39df43a3","actionData","errors"]