[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fbd3fe85-7469-4df9-b558-d34d6291ec8c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2013","number","14","year","2013","published_date","2014-11-27","effective_date","2014-12-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-barang-milik-daerah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2013/No.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang\r\nPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta dalam\r\nrangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan\r\npemerinthanan, pelaksanaan pembangunan, dan\r\npelayanan terhadap masyarakat Kabupaten\r\nKaranganyar, dipandang perlu mengatur pengelolaan\r\nbarang milik daerah secara fungsional, transparan,\r\nefisien, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum\r\ndan kepastian nilai sesuai dengan jiwa otonomi daerah;\r\nb. bahwa untuk maksud tersebut, perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik\r\nDaerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31\r\nTahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7\r\nTahun 2008. \n Peraturan ini mengatur pengelolaan semua kekayaan daerah\r\nbaik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD\r\nmaupun yang berasal dari perolehan lain yang sah\r\nbaik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta\r\nbagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan\r\ntertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau\r\nditimbang termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan\r\nkecuali uang dan surat berharga lainnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2014. \n 38 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pengelolaan Barang Milik daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Karanganyar. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat melalui pengelolaan BMD yang fungsional, transparan, efisien, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum dan nilai. \n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Kedudukan, Wewenang, Tugas, dan Fungsi Pejabat Pengelola:** Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD dibantu oleh Sekretaris Daerah, Kepala DPPKAD, Kepala SKPD, Kepala UPTD, Penyimpan Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Milik Daerah, dan Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah.\n2. **Asal-Usul Barang Daerah:** BMD meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan barang yang berasal dari perolehan lain yang sah seperti hibah, perjanjian/kontrak, ketentuan Undang-Undang, atau putusan pengadilan.\n3. **Pengelolaan Barang Daerah:** Meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.\n4. **Pemanfaatan BMD:** Bentuk-bentuk pemanfaatan BMD meliputi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna. Setiap bentuk pemanfaatan diatur dengan ketentuan yang berbeda terkait jangka waktu, pihak yang terlibat, dan persetujuan yang diperlukan.\n5. **Pemindahtanganan BMD:** Pemindahtanganan BMD dapat dilakukan melalui penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal Pemerintah Daerah. Setiap bentuk pemindahtanganan memiliki persyaratan dan prosedur yang berbeda, termasuk persetujuan dari DPRD untuk nilai tertentu.","transitional_provisions","1. Barang milik daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan kepemilikannya oleh Pemerintah Daerah.\n2. Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pengelola barang berkoordinasi dengan lembaga yang bertanggung jawab di bidang pertanahan dan SKPD terkait.\n3. Inventarisasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.\n4. Pengelolaan barang milik daerah khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan mencakup kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pencabutan hak.\n2. Dalam hal telah diberikan sanksi administrasi ternyata yang bersangkutan tetap melakukan pelanggaran, maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 14 OF 2013
CONCERNING
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARANGANYAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

That to implement the provisions of Article 81 of
Government Regulation Number 6 of 2006 concerning
Management of State/Regional Assets, and in
order to improve the quality of governance,
implementation of development, and
services to the community of Karanganyar
Regency, it is deemed necessary to regulate the management
of regional assets functionally, transparently,
efficiently, accountably, and provide legal certainty
and value certainty in accordance with the spirit of regional autonomy;
that for this purpose, it is necessary to establish a
Regional Regulation on the Management of Regional
Assets;

In view of :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fbd3fe85-7469-4df9-b558-d34d6291ec8c","actionData","errors"]