Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. (-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Dharmasraya, yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai standar nasional dengan mempertimbangkan potensi dan ciri khas daerah, serta pemerataan kesempatan pendidikan dengan partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran.

Peraturan ini mencakup berbagai aspek pendidikan, termasuk jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan terdiri dari formal, nonformal, dan informal. Jenjang pendidikan formal meliputi pendidikan dasar dan menengah. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, khusus, vokasional, dan keagamaan. Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk mengarahkan, mengendalikan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, dan warga berusia 7-15 tahun wajib menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun.

Kurikulum wajib mencakup muatan lokal seperti baca tulis Al-Qur'an, budaya Alam Minang Kabau, bahasa Inggris, dan pendidikan berbasis keunggulan sekolah. Proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal pendidik. Peraturan ini juga mengatur tentang pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, manajemen pendidikan, anggaran pendidikan, penilaian hasil belajar, penerimaan peserta didik baru, penjaminan mutu pendidikan, evaluasi, akreditasi, sertifikasi, dewan pendidikan dan komite sekolah, serta peran serta masyarakat dan pemerintah kabupaten dalam pendidikan.

1. Segala Peraturan Bupati yang dibuat untuk menjabarkan Perda ini harus dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan DPRD melalui Komisi yang membidangi Pendidikan 2. Dengan diberlakukannya peraturan Daerah tentangpenyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Dharmasraya ini, maka semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).