[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fbce8c1d-f96f-42c5-9b55-287bda189f51","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 3 Tahun 2021","number","3","year","2021","published_date","2021-06-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya","place_of_enactment","Tiakur","theme","Pengelolaan Tempat Pemakaman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. No. 2021/3, TLD. No. 2021/3, LL Kab Maluku Barat Daya: 16 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Tempat Pemakaman
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya hak setiap orang untuk dimakamkan secara layak. Kondisi tempat pemakaman umum belum tertata dengan baik sehingga perlu dilakukan pengelolaan oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kultur masyarakat. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum telah menyebutkan bahwa Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum yang terletak di KabupatenKota dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis tempat pemakaman, pengelolaan tempat pemakaman, penyediaan tempat pemakaman, krematorium dan tempat penyimpanan jenazah, penggunaan dan penataan tanah makam, pemakaman jenazah, pemindahan lokasi dan penggalian tempat pemakaman, izin pengelolaan TPBU, pengawasan, larangan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2021. \n Peraturan Bupati sebagai tidak lanjut dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan tempat pemakaman di Kabupaten Maluku Barat Daya. Latar belakangnya adalah perlunya pengelolaan tempat pemakaman umum yang lebih baik dan disesuaikan dengan kultur masyarakat, serta kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin hak setiap orang untuk dimakamkan secara layak.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis-jenis tempat pemakaman, yaitu TPU, TPBU, TPK, dan tempat pemakaman keluarga.
Kewenangan pengelolaan TPU oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa, TPBU oleh yayasan/badan sosial/keagamaan, dan TPK oleh Pemerintah Daerah.
Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan lahan TPU sesuai RTRW dengan memperhatikan kepadatan penduduk, kesuburan tanah, keserasian lingkungan, dan pencegahan kerusakan lingkungan.
Pengaturan mengenai krematorium dan tempat penyimpanan jenazah.
Ketentuan mengenai penggunaan dan penataan tanah makam, termasuk ukuran petak makam, pemakaman tumpang, dan zonasi.
Kewajiban ahli waris/keluarga/penanggung jawab jenazah untuk memakamkan jenazah di tempat pemakaman yang sesuai dan melaporkan pemakaman kepada Kepala Desa/Lurah.
Pengaturan mengenai pemindahan lokasi dan penggalian tempat pemakaman.
Persyaratan izin pengelolaan TPBU bagi yayasan/badan sosial/keagamaan.
Pengawasan dan pembinaan oleh Perangkat Daerah terhadap pengelolaan tempat pemakaman.

","transitional_provisions","1. Tempat Pemakaman yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaanya dan tidak harus menyesuaikan dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. TPBU yang belum memiliki izin pengelolaan tempat pemakaman wajib mengajukan izin paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.\n3. Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat pemakaman umum Bagi Desa dan/atau Kelurahan yang belum memiliki Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan fasilitas pendukungnya paling lambat 2 (dua) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah tindak pidana.\n2. Setiap orang, yayasan, badan sosial, badan keagamaan dan/atau atau penanggungjawab jenasah yang melanggar ketentuan sebagamana dimaksud pada ayat (1) dipidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTHWEST MALUKU
MALUKU PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF SOUTHWEST MALUKU REGENCY
NUMBER 3 OF 2021
CONCERNING
MANAGEMENT OF CEMETERY SITES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTHWEST MALUKU,

Considering:

that the Regional Government is obliged to guarantee the protection, advancement, enforcement and fulfillment of Human Rights, including the right of everyone to be buried with dignity;
that the condition of public cemetery sites has not been well-organized, so it is necessary to carry out management by the regional government which is adapted to the culture of the community;
that Article 5 paragraph (1) of Government Regulation Number 9 of 1987 concerning the Provision of Land Use for Public Cemetery Sites has stated that the Management of Public Cemetery Sites located in the Regency/City is carried out by the Regional Government concerned based on the Regency/City Regional Regulation;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fbce8c1d-f96f-42c5-9b55-287bda189f51","actionData","errors"]