[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fbc418a9-40ca-4d75-9c52-0aaa929dd134","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pangan Nasional","short_title","Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 25 Tahun 2023","number","25","year","2023","published_date","2023-10-30","effective_date","2023-10-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","a8cae9b3-ccb0-4edb-8eaf-5925fe63a941","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pangan Nasional","short_name","Peraturan Bapanas","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Badan Pangan Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pangan Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedoman-informasipublik
2023
Peraturan Badan Pangan Nasional NO. 25, BN.2023 (867)/16 hlm
Peraturan Badan Pangan Nasional TENTANG Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pangan Nasional
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memberikan standar bagi penyedia layanan informasi publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik diperlukan pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pangan Nasional;\r\nb. bahwa untuk memberikan informasi di bidang pangan secara cepat dan akuntabel diperlukan sarana komunikasi antara penyedia, pengguna, dan pemohon informasi publik;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pangan Nasional; \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008\r\ntentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan\r\nPangan Nasional, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang\r\nStandar Layanan Informasi Publik, Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022\r\ntentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis informasi publik, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, mekanisme pelayanan informasi publik, pelaporan, pendanaan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pangan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023. \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pangan Nasional ini mengatur tentang pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pangan Nasional. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (profil badan, program, kinerja, laporan keuangan, laporan akses informasi, peraturan perundang-undangan).
Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum).
Informasi yang wajib tersedia setiap saat (daftar informasi publik, informasi berkala lengkap, informasi organisasi, perizinan, rencana strategis, informasi pelayanan).
Informasi yang dikecualikan (berdasarkan pengujian konsekuensi).
Pembentukan dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di berbagai tingkatan (Atasan PPID, PPID Utama, PPID Pelaksana). Tugas PPID meliputi koordinasi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.
Mekanisme pelayanan informasi publik, termasuk permohonan informasi (secara tertulis melalui media elektronik dan non-elektronik), pemberitahuan tertulis (diterima atau ditolak), dan pengajuan keberatan jika ada penolakan atau masalah dalam penyediaan informasi.
Pelaporan pelaksanaan layanan informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat setiap tahun.
Pendanaan penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Hak dan kewajiban pemohon informasi diatur secara rinci, termasuk persyaratan permohonan, cara mengajukan keberatan, dan hak untuk mendapatkan tanggapan atas keberatan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

Section Two
Information Required to be Provided and Announced Periodically

Article 3

Information that must be provided and announced periodically as referred to in Article 2 letter a is Information that is routine, regular, and within a certain period of time, including at least the following Information:\n
1. profile of the National Food Agency;
2. programs and/or activities of the National Food Agency;
3. performance within the scope of the National Food Agency in the form of a narrative regarding the realization of activities that have been and are being carried out along with their achievements;
4. summary of financial reports that have been audited: Financial Audit Board;
5. summary of Public Information access reports PPIT); and/or
6. laws and regulations in the field of food.
\n
The obligation to provide and submit Information as referred to in paragraph (1) is carried out

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fbc418a9-40ca-4d75-9c52-0aaa929dd134","actionData","errors"]