[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fbc39ab4-1a03-4b5a-8250-49d2ad2c9e0e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 12 Tahun 2006","number","12","year","2006","published_date","2006-12-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","place_of_enactment","Mentok","theme","Pengelolaan Keuangan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN-KEUANGAN-DESA
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD No.4 Seri A 2006/TLD No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:	\n \n Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat maka Pemerintahan Desa perlu mengelola Keuangan Desa;\r\nUntuk mewujudkan keuangan desa menjadi kenyataan perlu ditempuh melalui pengelolaan keuangan desa. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 27 Thn 2000; UU no. 34 Thn 2000; UU No. 5 Thn 2003; UU No. 10 Thn 2004; UU No. 32 Thn 2004; PP No. 65 Thhn 2001; PP No. 66 Thn 2001; PP No. 58 Thn 2005; PP No. 72 Thn 2005. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; Asas Umum dan Struktur APB Desa; Penyusunan dan Penetapan APB Desa; Pelaksanaan dan Perubahan APB Desa; Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bangka Barat. Latar belakangnya adalah untuk memberikan kewenangan kepada desa dalam mengatur dan mengelola keuangannya sendiri serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa demi kesejahteraan masyarakat desa.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\r\n\r\n

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa berada pada Kepala Desa, yang dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.
Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas kebendaharaan.
Asas umum APB Desa yang disusun sesuai dengan kemampuan pendapatan desa dan berpedoman pada RKPD.
Sumber-sumber pendapatan desa yang terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, serta hibah dan sumbangan.
Struktur APB Desa yang terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) setiap tahun sebagai landasan penyusunan RAP Desa.
Prinsip dasar penyusunan APBD Desa dengan pendekatan kinerja berdasarkan RKPD.
Proses penyusunan dan penetapan APB Desa yang melibatkan Kepala Desa, BPD, dan masyarakat desa.
Pelaksanaan APB Desa oleh Pemerintahan Desa dengan memperhatikan prinsip anggaran yang hemat, terarah, dan terkendali.
Perubahan APB Desa apabila terjadi perubahan penerimaan dan atau pengeluaran.
Penatausahaan keuangan desa oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Kabupaten.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa oleh Kepala Desa kepada rakyat desa dan kepada Bupati melalui Camat.

","transitional_provisions","1. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa ini sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.\r\n2. Pemerintah Desa yang belum menetapkan RPJMD maka dokumen perancangan desa lainnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
THE REGENCY GOVERNMENT OF WEST BANGKA
NUMBER 12 OF 2006
on
VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST BANGKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that the Village as a legal community unit that shall have the authority to manage and administer the interests of the local community, the Village Government needs to manage Village Finance;
that in order to realize village finance, it is necessary to take steps through village financial management;
that based on letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on Village Financial Management;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 27 of 2000 on the Establishment of the Bangka Belitung Islands Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2000 Number 217, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fbc39ab4-1a03-4b5a-8250-49d2ad2c9e0e","actionData","errors"]