[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fbb912f5-bae0-4962-adea-bb4e0edc7d8c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2008","number","21","year","2008","published_date","2008-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f59a48cc-a690-40f9-8371-21a524bdd6e8","Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pedoman-Operasionalisasi-Wilayah Bebas Korupsi-Departemen Pekerjaan UmUM
2008
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 21, JDIH PUPR
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Pedoman Operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka menindaklanjuti Diktum KELIMA Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Deklarasi Menteri Pekerjaan Umum tentang Penetapan Wilayah Bebas Korupsi tanggal 9 Desember 2008 \n 1). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme \r\n2). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi\r\n3). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi\r\n4). Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi \r\n5). Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi\r\n6). Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah\r\n7). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga\r\n8). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah \r\n9). Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara\r\n10). Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah\r\n11). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;\r\n12). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas EselonI Kementerian Negara Republik Indonesiasebagaimana diubah terakhir dengan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007; \r\n13). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/MTahun 2004; \r\n14). Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; \r\n15). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 603/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum; \r\n16). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 604/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan pada Pemilihan Penyedia Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; \r\n17). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; \r\n18). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum; \r\n19). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi di lingkungan Departemen PekerjaanUmum; \r\n20). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Menyeluruh di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; \r\n21). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; \r\n\r\n \n (1) Ruang lingkup kegiatan WBK adalah : \r\n(a) Penyusunan program dan pengalokasian anggaran;\r\n(b) Pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa. \r\n(2) Ruang lingkup Operasionalisasi WBK meliputi : \r\n(a) Melaksanakan Sumpah Jabatan secara konsisten sesuai dengan Berita Acara yang telah ditandatangani.\r\n(b) Penegakan Disiplin Pegawai.\r\n(c) Efisiensi Alokasi dan Penggunaan Anggaran.\r\n(d) Penerapan ketentuan perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa.\r\n(e) Pelayanan Prima\r\n(f) Meningkatkan pelaksanaan Sumpah Jabatan bagi seluruh jajaran Pejabat di bawahnya.\r\n(g) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008. \n 68 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan pedoman operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Latar belakangnya adalah tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Deklarasi Menteri Pekerjaan Umum tentang Penetapan Wilayah Bebas Korupsi.

Tujuan WBK adalah menghilangkan kebocoran dan keborosan, menjaga mutu hasil pekerjaan konstruksi, serta mencegah penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Sasaran operasionalisasi WBK adalah seluruh unit kerja di lingkungan Departemen.

Ruang lingkup kegiatan WBK meliputi penyusunan program dan pengalokasian anggaran, serta pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa. Operasionalisasi WBK mencakup pelaksanaan sumpah jabatan secara konsisten, penegakan disiplin pegawai, efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran, penerapan ketentuan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa, pelayanan prima, peningkatan pelaksanaan sumpah jabatan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasionalisasi WBK.

Strategi untuk mewujudkan WBK adalah penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan monitoring serta evaluasi oleh Inspektur Jenderal Departemen. Menteri melaksanakan pembinaan WBK berdasarkan laporan dari Pejabat Eselon I dan Inspektorat Jenderal.

Pejabat Eselon I wajib mensosialisasikan Peraturan Menteri ini dan bertanggung jawab atas operasionalisasi WBK di unit-unit kerja masing-masing. Pejabat Eselon II bertanggung jawab atas operasionalisasi WBK di unit kerjanya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan WBK dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi perdata dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS
NUMBER: 21/PRT/M/2008
ON
OPERATIONAL GUIDELINES FOR CORRUPTION-FREE ZONES
WITHIN THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF PUBLIC WORKS,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n Law Number 28 of 1999 on
State Administrators Who Are Clean and Free fromCorruption, Collusion and Nepotism (State Gazette of
the Republic of Indonesia Year 1999 Number 75, Supplement to
State Gazette of the

Considering:

that in order to follow up on the FIFTH Dictum
of THE PRESIDENTIAL INSTRUCTION Number 5 of 2004 on
Acceleration of Corruption Eradication and the Declaration of the Minister
of Public Works regarding the Establishment of Corruption-Free Zones dated December 9, 2008, it is necessary to stipulate
a Ministerial Regulation on Operational Guidelines for
Corruption-Free Zones within the Department of
Public Works;

Bearing in Mind:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fbb912f5-bae0-4962-adea-bb4e0edc7d8c","actionData","errors"]