Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kota Cimahi ini dicabut karena pengelolaan zakat merupakan urusan pemerintah pusat di bidang agama, dan Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di bidang agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pencabutan ini bertujuan untuk mewujudkan kebebasan beragama, kepastian hukum, serta menegakkan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan daerah ini secara eksplisit mencabut Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat.