[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fba1e77e-3326-46f0-ba5e-4950abeea148","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kaupaten Jepara Nomor Tahun 2004 Tentang Retribusi Perizinan Perhubungan Laut Dan Penyeberangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2008","number","7","year","2008","published_date","2008-10-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jepara","place_of_enactment","Jepara","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kaupaten Jepara Nomor Tahun 2004 Tentang Retribusi Perizinan Perhubungan Laut Dan Penyeberangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2008/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kaupaten Jepara Nomor Tahun 2004 Tentang Retribusi Perizinan Perhubungan Laut Dan Penyeberangan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan adanya perubahan beberapa jenis obyek maupun besaran retribusi perizinan perhubungan laut sesuai dengan urusan pemerintahan yang dimiliki oleh Pemerintah kabupaten Jepara, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Perhutungan Laut dan Penyeberangan, untuk diadakan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Retribusi Perizinan Perhubungan Laut Dan Penyeberangan; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2008; Peraturan Pererintah Nomnor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Namor 1 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 5 (lima) angka baru yaitu angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, dan angka 23. Ketentuan Pasal 2 diubah, Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dihapus, Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus, Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, Ketentuan Pasal 21 diubah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2008. \n Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Perhubungan Laut dan Penyeberangan diubah. \n 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Perhubungan Laut dan Penyeberangan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Perhubungan Laut dan Penyeberangan. Latar belakang perubahan ini adalah adanya perubahan beberapa jenis obyek maupun besaran retribusi perizinan perhubungan laut sesuai dengan urusan pemerintahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, serta implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan pemerintahan, termasuk perhubungan laut dan penyeberangan.

Perubahan meliputi penambahan definisi baru terkait DLKr dan DLKp pelabuhan, penyidik tindak pidana retribusi, dan penyidik pegawai negeri sipil. Selain itu, dilakukan perubahan pada jenis perizinan perhubungan laut dan penyeberangan yang meliputi bidang perhubungan laut (izin pengerukan, reklamasi, penetapan DUKS, izin pembangunan dan operasi pelabuhan khusus lokal, izin usaha perusahaan tally, angkutan laut, pelayaran rakyat, bongkar muat barang, ekspedisi/forwarder, penerbitan surat ukur dan pas kecil kapal, serta rekomendasi terkait pelabuhan) dan bidang penyeberangan (izin pembuatan tempat penimbunan kayu, operasi kapal penyeberangan, dan rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan). Struktur dan besaran tarif retribusi daerah juga diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Ketentuan mengenai masa retribusi daerah diubah menjadi masa berlakunya izin. Bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Bupati.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Perhubungan Laut dan Penyeberangan","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF JEPARA REGENCY
NUMBER 7 OF 2008
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF JEPARA REGENCY NUMBER 1
YEAR 2004 CONCERNING LOCAL FEE FOR SEA TRANSPORTATION AND
CROSSING LICENSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JEPARA,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the changes in several types of objects and the amount of local fee for sea transportation licenses in accordance with the governmental affairs owned by the Jepara Regency Government, it is deemed necessary to review Jepara Regency Regulation Number 1 of 2004 concerning Local Fee for Sea Transportation and Crossing Licenses, to make adjustments;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Amendments to Jepara Regency Regulation Number 1 of 2004 concerning Local Fee for Sea Transportation and Crossing Licenses.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fba1e77e-3326-46f0-ba5e-4950abeea148","actionData","errors"]