[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb91dd57-7904-44af-bbbf-51b464cce414","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba No. 12 Tahun 2013","number","12","year","2013","published_date","2013-12-10","effective_date","2013-12-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bulukumba","place_of_enactment","Bulukumba","theme","Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 12 TAHUN 2013
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2013/NO.12, TLD NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kesehatan hewan memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas temak dan untuk mencegah penularan penyakit pada temak serta memberikan jaminan kesehatan pada temak-temak yang akan dikembangbiakkan, ternak yang akan di mutasi ke desa lain, ternak yang akan masuk/keluar dari Kabupaten Bulukumba, ternak yang akan \r\n\r\n\r\ndipotong untuk diperdagangkan dagingnya\r\n \r\nPemeriksaan\r\nHewan.\r\n \r\nKesehatan \r\nmaupun potong hajat maka perlu dilaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan;\r\n\r\nb. bahwa berdasarkan pasal 12\r\nPeraturan Pemerintah Nomor\r\n6 tahun 2013 tentang\r\nPemberdayaan Peternak,\r\ndalam rangka pemberdayaan peternak, pemerintah daerah memberikan kemudahan pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangannya;\r\n\r\nc. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun\r\n2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan tidak sesuai dengan peraturan perundang• undangan yang berlaku, maka perlu ditinjau kembali;\r\n\r\n\r\n\r\n\r\ndimaksud dalam huruf a,\r\n, huruf b dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Pelayanan\r\n \r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang•\r\nUndang\tDasar\tNegara\r\nRepublik\r\n1945;\tIndonesia\tTahun\r\n\r\n2. Undang-Undang Nomor 29\r\nTahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n1822);\r\n\r\n3. Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor\r\n75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n\r\n4. Undang-Undang Nomor 32\r\nTahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\n\r\n\r\n\r\n3\r\n2\r\n\r\n• \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4437) sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun\r\n2008 (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun\r\n2009 Nomor 108, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4548);\r\n\r\n5. Undang-Undang Nomor 18\r\nTahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2009 Nomor 84, Tambahan\r\nLembaran Negera Republik\r\nIndonesia Nomor 5015);\r\n\r\n(Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor\r\n82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)\r\n\r\n\r\n4\r\n \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor\r\n6 Tahun 2013 tentang\r\nPemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor\r\n6, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia\r\nNomor 5391);\r\n\r\n8. Peraturan Daerah Kabupaten\r\nBulukumba Nomor 4 Tahun\r\n2005 tentang Penyidik\r\nPegawai Negeri Sipil <la.lam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Tahun\r\n2005 Nomor 4 Seri D). \n BUPATI BULUKUMBA MEMUTUSKAN:\r\nMenetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n5 \r\n\r\n \r\n\r\n\r\nBAB I KETENTUAN UMUM\r\n\r\nPasal 1\r\n\r\nDalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan.\r\n\r\n1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.\r\n \r\n7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba.\r\n\r\n8. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan. \r\n\r\n2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara. Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.\r\n3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan\r\nperangkat daerah sebagai unsur penyelenggara\r\npemerintahan daerah.\r\n\r\n4. Bupati adalahBupati Bulukumba.\r\n\r\n5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bulukumba.\r\n\r\n6. Dinas adalah Dinas Kabupaten Bulukumba.\r\n \r\n\r\n9. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh bupati berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.\r\n\r\n10. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.\r\n11. Ahli adalah dokter hewan atau orang yang dianggap ahli baik karena melalui pendidikan formal maupun pengalamannya yang ditunjuk oleh Bupati Bulukumba.\r\n12. Juru periksa adalah petugas tehnis yang membantu dokter hewan pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/pengujian hewan/daging. 7 \r\n13. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan, diagnosa, prognosa, pengobatan, pencegahan dan vaksinasi.\r\n14. Kesehatan Hewan adalah status fisik dari hewan berdasarkan pemeriksaaan dinyatakan sehat, yaitu tidak mengidap penyakit dan tidak tertular penyakit dalam tubuhnya, tidak membawa penyakit yang dapat menular kepada hewan lain dan kepada manusia (zoonosis) serta dapat berproduksi secara optimal sebagai penghasil bahan pangan asal hewan maupun produk asal hewan.\r\n15. Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan membahayakan yang secara cepat dapat menjalar dari hewan ke hewan atau pada manusia yang disebabkan oleh virus bakteri parasit, protozoa dan cacing.\r\n16. Pemeriksaan Kesehatan Hewan adalah kegiatan mendiagnosa temak untuk menentukan sehat tidaknya seekor temak untuk dikembangbiakkan, dimutasi ke desa/kelurahan lain, dipotong maupun yang akan diangkut masuk maupun keluar dari daerah.\r\n17. Pemeriksaan produktivitas adalah semua jenis pemeriksaan yang diperlukan untuk menentukan temak, kerbau/sapi/kuda betina dan pejantan yang masih produktif dan sudah tidak produktif lagi.\r\n18. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.\r\n19. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.\r\n20. Temak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian yang terdiri dari ternak besar, ternak kecil, ternak unggas dan aneka temak lainnya.\r\n21. Diagnosa adalah penentuan suatu penyakit oleh dokter hewan dengan cara pemeriksaan klinis atau pemeriksaaan laboratorium.\r\n22. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.\r\n23. Desinfeksi adalah usaha yang dilakukan untuk melenyapkan atau membebaskan jasad renik secara fisik atau kimia.\r\nBAB II\r\nTUJUAN DAN RUANO LINGKUP PEMERIKSAAN\r\nKESEHATAN HEWAN\r\n\r\nPasal 2\r\n\r\nPemeriksaan kesehatan hewan bertujuan:\r\na. mengetahui sehat tidaknya ternak.\r\nb. menjamin temak aman dari penyakit hewan atau penyakit zoonosis; dan\r\nc. menjamin tidak menyebarkan penyakit hewan dalam daerah maupun ke daerah lain.\r\n\r\nPasal 3\r\n\r\nRuang lingkup Pelayanan Kesehatan Hewan terdiri atas:\r\na. pemeriksaan kebuntingan;\r\nb. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit;\r\nc. pengamanan penyakit Hewan;\r\nd. pengobatan Hewan sakit; dan\r\ne. pemberantasan penyakit Hewan.\r\n\r\n\r\n\r\nPasal 4\r\n\r\n( 1) Setiap orang atau badan yang memiliki ternak wajib memeriksakan kesehatan hewannya. '\r\n(2) Ternak yang diperiksa kesehatannya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yaitu :\r\na. ternak yang akan dikembangbiakkan·\r\n \r\nc. ternak yang akan masuk atau keluar dari kabupaten Bulukumba; dan\r\nd. temak yang akan dipotong.\r\n\r\n(3) Pemeriksaan kesehatan temak dilakukan pada Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan) atau dapat dilakukan pada tempat yang memenuhi persyaratan.\r\n\r\n(4) Setiap ternak yang telah diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk diberikan bukti hasil pemeriksaan.\r\n\r\n(5) Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB III KETENTUAN PELAKSANAAN\r\n\r\nBagian Pertama\r\nTemak yang akan dikembangbiakkan\r\n\r\nPasal 5\r\n\r\n( 1) Temak yang akan dikembangbiakkan harus dilakukarr pemeriksaan kesehatan fisik dan khusus ternak besar dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan reproduksi.\r\n(2) Temak yang boleh dikembangbiakkan adalah\r\ntemak yang kondisinya sehat, tidak terdapat \r\nb. ternak yang 'akan dimutasi ke tempat'\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n•\r\n \r\nlain;\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n10\r\n \r\ncacat fisik dan sifat genetik bawaan yang\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n11 \r\n\r\nmerugikan maupun tidak ada gangguan pada organ reproduksinya.\r\n\r\n(3) Ternak yang dinyatakan tidak meme�uhi syarat untuk dikembangbiakkan, dapat digernukkan sebagai ternak siap potong.\r\n\r\nBagian Kedua\r\nTernak yang akan mutasi\r\n\r\nPasal 6\r\n\r\n(1) Ternak yang akan mutasi ke tempat lain wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan.\r\n\r\n(2) Temak yang dinyatakan sehat dapat bermutasi ketempat lain.\r\n\r\n(3) Ternak yang dinyatakan tidak sehat tid� dapa� dimutasi ketempat lain dan harus ditangani lebih lanjut secara medis.\r\n\r\nBagian Ketiga\r\nPemasukan dan Pengeluaran Ternak\r\n\r\nPasal 7\r\n\r\n( 1) Setiap aktifitas pemasukan dan pengeluaran temak di daerah, wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan.\r\n(2) Setiap aktifitas pemasukan dan pengeluaran temak di daerah, harus disertai dengan dokumen atau kepemilikan dan surat keterangan\r\n \r\npemeriksaan kesehatan hewan yang menyatakan bahwa ternak tersebut sehat dan bebas penyakit hewan yang menular dan berbahaya.\r\n\r\n(3) Jika dalam pemeriksaan, pihak terkait tidak dapat menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka temak yang dimaksud tidak boleh masuk atau keluar daerah.\r\n\r\nBagian Keempat\r\nTernak yang akan dipotong\r\n\r\nPasal8\r\n\r\n(1) Temak yang akan dipotong harus memenuhi syarat sebagai berikut:\r\na. ternak tersebut memiliki bukti kepemilikan.\r\nb. ternak memiliki Surat Keterangan Pemeriksaan Hewan yang menyatakan ternak tersebut sehat dan bebas penyakit hewan yang menular, berbahaya dan zoonosis serta layak untuk dipotong dan dikonsumsi dagingnya.\r\n\r\n\r\n(2) Jika temak tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1), mak�\r\n\r\npemotongannya ditangguhkan sampai terpenuhiriya persyaratan pemotongan hewa�,\r\ndemi keselamatan dan ketentraman batin masyarakat.\r\n(3) Ternak siap potong khususnya ternak betina, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan produktif, maka harus dipelihara untuk dikembangbiakkan.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n13 \r\n----------\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n(4) Jika hasil pemeriksaan ditemukan ada1:y�\r\npelanggaran hukum, maka wajib ditindak lanjuti\r\nsesuai peraturan yang berlaku.\r\n\r\n\r\n\r\nBABIV\r\nSANKS! ADMINISTRATIF\r\n\r\nPasal 9\r\n\r\n(1) Setiap orang yang melanggar �etentuan dalam\r\nPasal 4 ayat (1) diberikan sanksi berupa:\r\na. surat teguran;\r\nb. Pencabutan izin; dan\r\nc. Pengenaan denda p�ling . banyak\r\nRp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\r\n\r\n(2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diatur dalam\r\nPeraturan Bupati. (3) Bagi dokter hewan/pejabat yang ditunjuk yang\r\nmengeluarkan Surat Keterangan Pen:ie.riksaan\r\n\r\nHewan yang tidak sesuai dengan kondisi ternak yang sebenamya dan memba�ayak� kesehatan\r\nmasyarakat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n14\r\n \r\nBABY\r\nPENYIDIKAN\r\n\r\nPasal 10\r\n\r\n(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.\r\n\r\n(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:\r\na. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;\r\nb. melakukan tindakan pertama dan\r\npemeriksaan di tempat kejadian;\r\nc. menyuruh berhenti seseorang dan\r\nmemeriksa tanda pengenal diri tersangka;\r\nd. melakukan penyitaan benda atau surat;\r\ne. mengambil sidik Jan dan memotret seseorang;\r\nf. memanggil orang untuk didengar dan\r\ndiperiksa sebagai tersangka atau saksi;\r\ng. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;\r\nh. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n15 \r\npidana dan selanjutnya melalui Penyidik\r\nPOLRI memberitahukan hal tersebut kepada\r\n\r\n\r\n\r\n1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.\r\n\r\n(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.\r\n\r\nBAB VI KETENTUAN PIDANA\r\n\r\nPasal 11\r\n\r\n( 1) Setiap orang termasuk peternak, pemilik hewan, dan perusahaan petemakan yang berusaha dibidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular dan/ atau adanya kematian hewan yang diduga karena menderita penyakit hewan menular di lingkungannya dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah dan/atau dokter hewan berweriang · setempat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n16\r\n \r\n\r\n(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).\r\n\r\n\r\n(3) Ancaman Pidana atau denda selain sebagaimana d�maksud pada ayat ( 1) disesuaikan dengan yang\r\ndiatur dalam perundang-undangan lainnya.\r\n\r\nBAB VII PEMBIAYAAN\r\n\r\nPasal 12\r\n\r\nPembiayaan yang timbul terkait dengan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bulukumba dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\r\n\r\nBAB VIII KETENTUAN PENUTUP\r\n\r\nPasal 13\r\n\r\nPada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 O Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2007 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n17 \r\n. - � - ·-\r\n \r\nPasal 14\r\n\r\nPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\n\r\nAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah 1n1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013. \n 20 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2007 Nomor 5).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan hewan di Kabupaten Bulukumba. Latar belakangnya adalah pentingnya kesehatan hewan dalam meningkatkan produktivitas ternak, mencegah penularan penyakit, dan memberikan jaminan kesehatan pada ternak yang akan dikembangbiakkan, dimutasi, atau dipotong. Peraturan ini mengatur pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan yang meliputi pemeriksaan kebuntingan, pengamatan dan identifikasi penyakit, pengamanan penyakit hewan, pengobatan hewan sakit, dan pemberantasan penyakit hewan.

Setiap orang atau badan yang memiliki ternak wajib memeriksakan kesehatan hewannya, terutama ternak yang akan dikembangbiakkan, dimutasi, masuk/keluar kabupaten, atau dipotong. Pemeriksaan dilakukan di Puskeswan atau tempat yang memenuhi syarat. Ternak yang akan dikembangbiakkan harus memenuhi syarat kesehatan fisik dan reproduksi. Pemasukan dan pengeluaran ternak harus disertai dokumen kepemilikan dan surat keterangan kesehatan hewan. Ternak yang akan dipotong juga harus memenuhi syarat kesehatan dan kepemilikan.

Peraturan ini juga mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan, serta ketentuan pidana bagi yang tidak melaporkan penyakit menular pada hewan atau melanggar ketentuan pemasukan/pengeluaran ternak. Pembiayaan terkait pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dibebankan pada APBD Kabupaten Bulukumba.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan sanksi berupa surat teguran, pencabutan izin, dan pengenaan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Bagi dokter hewan/pejabat yang ditunjuk yang mengeluarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Hewan yang tidak sesuai dengan kondisi ternak yang sebenarnya dan membahayakan kesehatan masyarakat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.\n3. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2007 tentang Restribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BULUKUMBA REGENCY
NUMBER 12 OF 2013
CONCERNING
ANIMAL HEALTH EXAMINATION SERVICES

REGENT OF BULUKUMBA

REGIONAL REGULATION OF BULUKUMBA REGENCY
NUMBER 12 OF 2013
CONCERNING
ANIMAL HEALTH EXAMINATION SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BULUKUMBA,

\n\n \n \n

Considering:

that animal health has an important role in increasing livestock productivity and to prevent the transmission of diseases to livestock and provide health guarantees for livestock that will be bred, livestock that will be transferred to other villages, livestock that will enter/exit from Bulukumba Regency, livestock that will be
slaughtered for trading its meat or slaughtering for a purpose, it is necessary to carry out animal health examinations;
that based on Article 12 of Government Regulation Number 6 of 2013 concerning Empowerment of Livestock Farmers, in order to empower livestock farmers,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb91dd57-7904-44af-bbbf-51b464cce414","actionData","errors"]