[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb8a455d-2218-485e-9f76-769616dd8743","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuk Linggau Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembagunan dan Penganggaran Terpadu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 6 Tahun 2014","number","6","year","2014","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Lubuk Linggau","place_of_enactment","Lubuklinggau","theme","Sistem Perencanaan Pembagunan dan Penganggaran Terpadu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SISTEM-PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN-TERPADU
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2014/NO.06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Perencanaan Pembagunan dan Penganggaran Terpadu
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan dan akuntabel perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien, sehingga perlu disusun sistem perencanaan pembangunan daerah antara lain meliputi pengelolaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan dan perlu disinergikan dengan tahapan penganggaran serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusunPeraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu \n Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, .Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 05 Tahun 2010 \n Materi Pokok dalam peraturan ini adalah mengenai penjabaran ketentuan umum pada sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu, maksud dan tujuan sistem tersebut, Ruang Lingkup, Prinsip, Pendekatan dan Kewenangan, Rencana Pembangunan Daerah, Penganggaran, Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Kinerja Pembangunan Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, Penjabaran Kondisi Khusus \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n - \n 97 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n(-) ","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau ini mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan disiplin fiskal, menjamin kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, transparan, dan partisipatif, serta membentuk siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran yang utuh. Sistem ini mencakup koordinasi antar pelaku pembangunan, integrasi perencanaan, keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pemanfaatan sumber daya yang efisien dan efektif. Peraturan ini juga mengatur prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran terpadu, pendekatan perencanaan pembangunan daerah (teknokratis, partisipatif, politis, top-down dan bottom-up), dan kewenangan penyusunan dokumen perencanaan oleh Bappeda, DPPKA, dan SKPD. Dokumen perencanaan yang diatur meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, APBD, dan DPA-SKPD. Peraturan ini juga mengatur koordinasi perencanaan dan penganggaran terpadu, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, kinerja pembangunan daerah, dan perubahan rencana pembangunan daerah.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dinyatakan masih tetap berlaku dan digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF LUBUKLINGGAU
SOUTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF LUBUKLINGGAU CITY
NUMBER 6 OF 2014
CONCERNING
INTEGRATED DEVELOPMENT PLANNING AND BUDGETING SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY, THE MAYOR OF LUBUKLINGGAU,

Considering:

that in order to implement good governance with democratic, transparent and accountable principles, it needs to be supported by effective and efficient regional development planning;
that in the regional development planning as referred to in letter a, it is necessary to prepare a regional development planning system including the management of long-term, medium-term and annual development plans;
that in order to ensure the effectiveness and efficiency of the preparation of regional development planning as referred to in letter b, it needs to be synergized with the budgeting stages;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, and to follow up the provisions of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb8a455d-2218-485e-9f76-769616dd8743","actionData","errors"]