Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KR.020/1/2017 Tahun 2017

Peraturan ini mencabut: 1. Surat Keputusan Sekretaris Negara untuk Pertanian dan Perikanan Nomor 366/HAD/LV Tahun 1948 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bahan Tanaman untuk Ekspor (Sertifikasi Bahan Tanaman Ekspor) 2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor Kep.37/ 5/X/1968 tentang Pengeluaran Khusus Tanaman Anggrek 3. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 254/Kpts/Um/5/1973 tentang Larangan Pengeluaran Tanaman dan Bibit Tanaman Cengkeh dan Lada

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi petugas Karantina Tumbuhan dalam melaksanakan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan tujuan agar Media Pembawa tersebut memenuhi persyaratan negara tujuan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup persyaratan pengeluaran Media Pembawa, yang harus melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan dan dilaporkan kepada petugas Karantina Tumbuhan. Dalam hal negara tujuan mempersyaratkan, Media Pembawa harus memiliki Sertifikat Kesehatan Tumbuhan. Persyaratan negara tujuan dapat berupa surat izin pemasukan, sertifikat perlakuan, sertifikat keamanan pangan, atau keterangan tertulis lainnya.

Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap pengeluaran Media Pembawa dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan atau pihak ketiga di bawah pengawasan petugas. Tindakan ini dapat dilakukan di Tempat Pengeluaran atau di luar Tempat Pengeluaran, termasuk secara in-line inspection. Pelaporan dan penyerahan Media Pembawa dilakukan oleh pemilik atau kuasanya, diikuti dengan pemeriksaan administratif dan kesehatan oleh petugas Karantina Tumbuhan.

Peraturan ini juga mengatur tindakan Karantina Tumbuhan yang dapat dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan negara tujuan berdasarkan kesepakatan bilateral. Pengakuan dan ekuivalensi antara Badan Karantina Pertanian dan NPPO Negara Tujuan juga diatur, meliputi pengakuan bebas OPT dan ekuivalensi teknik dan metode pemeriksaan atau perlakuan.

Dokumentasi pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan wajib dilakukan, dan Notifikasi Ketidaksesuaian dari negara tujuan harus diverifikasi dan ditelusuri. Pemilik Media Pembawa wajib membayar pungutan jasa tindakan Karantina Tumbuhan sebagai PNBP.

(-)

(-)