[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb79bc95-8d11-4552-8fcc-5092bffb3cea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Timur 2015-2025","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2015","number","11","year","2015","published_date","2015-12-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Timur","place_of_enactment","Idi Rayeuk","theme","Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Timur 2015-2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencan induk pembangunan kepariwisataan
2015
Qanun NO. 11, LD.2015/No.11
Qanun TENTANG Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Timur 2015-2025
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi kepariwisataan, diantaranya sumberdaya alam, peninggalan sejarah, purbakala, seni dan budaya, yang merupakan objek dan daya tarik wisata, sehingga dalam mewujudkannya perlu langkah-langkah keterpaduan, keserasian, dan keberlanjutan, melalui pengaturan penyelenggaraan rencana induk kepariwisataan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan dunia usaha dalam pengelolaan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Aceh Timur; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014-2025. \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013. \n Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan umum; Asas, Prinsip, Tujuan dan Fungsi; Pembangunan Kepariwisataan; Pembangunan DPK; Pembangunan PPK; Pembangunan Industri Pariwisata; Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah; Indikasi Program dan Kegiatan Pembangunana Kepariwisataan; Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2015. \n 36 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015-2025 bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, sumber daya, dan kebudayaan, mengangkat citra daerah dan bangsa, memperkukuh jati diri, persahabatan antar daerah dan kesatuan bangsa, serta memperkuat kearifan lokal. Rencana ini berfungsi sebagai pedoman bagi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten, penyusunan rencana induk pembangunan DPK, rencana detail KSPK, KPPK, dan rencana tata bangunan dan lingkungan.\n\nRIPPARKA mencakup pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Visi pembangunan kepariwisataan adalah terwujudnya pariwisata yang aman, nyaman, ramah lingkungan, dan berlandaskan Syari'at Islam. Misi meliputi pengembangan destinasi pariwisata yang unggul dan mempesona, pemasaran pariwisata yang sinergis, menarik dan inovatif, industri pariwisata yang berdaya saing berbasis budaya dan kearifan lokal yang ramah lingkungan, kapasitas dan tata kelola kelembagaan kepariwisataan yang profesional, serta sistem iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.\n\nSasaran pembangunan kepariwisataan adalah peningkatan perencanaan, penegakan dan implementasi regulasi pembangunan destinasi pariwisata, kualitas dan daya saing DTW, kapasitas dan kualitas aksesibilitas pariwisata, prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, keberdayaan masyarakat pariwisata, dan iklim investasi pariwisata yang kondusif. Arah pembangunan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, orientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, serta pelestarian kebudayaan, tata kelola yang baik, secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku, serta mendorong kemitraan sektor publik dan individu.","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap pelaku usaha kepariwisataan yang melanggar ketentuan dalam Qanun ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

EAST ACEH REGENCY GOVERNMENT
ACEH PROVINCE
QANUN OF EAST ACEH REGENCY
NUMBER 11 OF 2015
CONCERNING
MASTER PLAN FOR TOURISM DEVELOPMENT
EAST ACEH REGENCY, 2015-2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

THE REGENT OF EAST ACEH,

Considering:

that in the context of implementing the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement affirm their commitment to resolving the Aceh conflict peacefully, comprehensively, sustainably and with dignity for all, and the parties are determined to create conditions so that the Government of the People of Aceh can be realized through a democratic and fair

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb79bc95-8d11-4552-8fcc-5092bffb3cea","actionData","errors"]