[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb66f023-cd7c-41a3-ab3e-51ef881d36f7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2018","number","10","year","2018","published_date","2018-10-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Manggarai","place_of_enactment","Ruteng","theme","PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

anak-perempuan-perlindungan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2018/No. 010
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
ABSTRAK:	\n \n bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan atas pemenuhan Hak Asasi Manusia dan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak-haknya tanpa diskriminasi; bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di\r\nKabupaten Manggarai terus meningkat dan berdampak pada terganggunya kehidupan sosial masyarakat, maka perlu mengatur penyelenggaraan perlindungannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak; \n Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; Permen pemberdayaan Perempuan No. 2 Tahun 2008; Permen pemberdayaan Perempuan No. 3 Tahun 2008 \n Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Asas dan Tujuan; III. Bentuk- Bentuk Kekerasan; IV. Hak-hak Korban; V. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; VI. Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak; VII. Partisipasi Masyarakat; VIII. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; IX. Pendanaan; X. Ketentuan Peralihan; XI. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2018. \n 9 halaman; 6 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, mendampingi korban dalam proses hukum (litigasi dan non-litigasi), memberikan rasa aman, serta memulihkan kondisi fisik dan psikis korban.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk karena kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Manggarai terus meningkat dan mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin tanpa diskriminasi.

Ketentuan Substansial:

Bentuk-bentuk Kekerasan: Kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, pembatasan ruang gerak, eksploitasi, dan perdagangan perempuan dan anak.
Hak-hak Korban: Perlindungan, pendampingan, bantuan hukum, pelayanan kesehatan, pelayanan spiritual, psiko-sosial, informasi, pelayanan terpadu, penghormatan harkat dan martabat, kerahasiaan identitas, penanganan pengaduan, pemulangan dan reintegrasi sosial, serta rehabilitasi sosial.
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah: Pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan. Ini termasuk sosialisasi peraturan perundang-undangan, pendidikan anti kekerasan, pengumpulan data, pemantauan, evaluasi, penyediaan layanan terpadu, mendorong kepedulian masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
Penyelenggara Perlindungan: Bupati dapat membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang mewadahi berbagai lembaga pelayanan korban kekerasan. Bentuk pelayanan meliputi pengaduan, rehabilitasi kesehatan dan sosial, bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
Partisipasi Masyarakat: Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pencegahan, pelaporan, dan pemberian bantuan terhadap korban.
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan: Perangkat daerah melakukan pemantauan dan evaluasi. PPT wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan kepada Bupati secara berkala.
Pendanaan: Bersumber dari APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah.

","transitional_provisions","1. Dalam hal Pusat Pelayanan Terpadu belum terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka tugas dan kewajiban Pusat Pelayanan Terpadu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MANGGARAI
THE PROVINCE OF EAST NUSA TENGGARA

COPY
REGIONAL REGULATION OF MANGGARAI REGENCY
NUMBER 10 OF 2018
ON
ORGANIZATION OF WOMEN AND CHILD PROTECTION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REGENT OF MANGGARAI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that every citizen has the right to obtain protection for the fulfillment of Human Rights and all forms of violence against women and children constitute violations of human rights, so it is necessary to protect their dignity and ensure their rights without discrimination;
that violence against women and children in Manggarai Regency continues to increase and has an impact on disrupting the social life of the community, so it is necessary to regulate the organization of their protection;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on the Organization of Women and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb66f023-cd7c-41a3-ab3e-51ef881d36f7","actionData","errors"]