[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb5b4839-2821-44cc-8a8c-3a0fa37188ca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.02/2010","number","187/PMK.02/2010","year","2010","published_date","2010-10-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 187/PMK.02/2010, BN.2010/NO.519, kemendagri.go.id : 6 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2010. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.02/2010 ini bertujuan untuk mengatur tata cara pergeseran anggaran belanja dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke bagian anggaran kementerian negara/lembaga untuk tahun anggaran 2010. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010. Peraturan ini menetapkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) memiliki kewenangan untuk mengelola dan melakukan pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA-K/L, yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Anggaran. Pergeseran ini hanya berlaku untuk kegiatan yang tidak bersifat ad hoc dan memenuhi kriteria tertentu. Anggaran yang digeser tidak menjadi dasar perhitungan alokasi anggaran tahun berikutnya. Revisi anggaran yang telah digeser dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan dan hanya untuk kegiatan yang sama.

","transitional_provisions","1. SAPSK dan DIPA yang telah diterbitkan dengan kode Bagian Anggaran Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya (BA 999.06) untuk Belanja Subsidi sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, direvisi menjadi kode BA-BUN Pengelola Belanja Subsidi (BA 999.07).\n2. SAPSK dan DIPA yang telah diterbitkan dengan kode Bagian Anggaran Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya (BA 999.06) untuk Belanja Lain-lain sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, direvisi menjadi kode BA-BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08).\n3. DIPA dengan kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah dicairkan sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, harus dikoreksi sesuai ketentuan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran melalui pelaporan keuangan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 187/PMK.02/2010
CONCERNING
PROCEDURES FOR BUDGET REALIGNMENT OF EXPENDITURES FROM THE STATE TREASURY ACCOUNT MANAGER FOR
OTHER EXPENDITURES (BA 999.08) TO THE BUDGET SECTION OF MINISTRIES/
INSTITUTIONS FOR FISCAL YEAR 2010

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Law Number 17

Considering:

that to implement the provisions of Article 16 Paragraph (1) letter a of the Law
Number 2 of 2010 concerning the Amendment to Law Number 47 of
2009 concerning the State Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2010, it is necessary to
stipulate a Regulation of the Minister of Finance regarding the Procedures for Budget Realignment
of Expenditures from the State Treasury Account Manager for Other Expenditures (BA 999.08) to the Budget Section of
Ministries/Institutions for Fiscal Year 2010;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb5b4839-2821-44cc-8a8c-3a0fa37188ca","actionData","errors"]