[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb5816cf-1ac1-4a4f-89fd-a9c5c4c5c9eb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Kendal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal No. 3 Tahun 2017","number","3","year","2017","published_date","2017-01-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kendal","place_of_enactment","Kendal","theme","Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Kendal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan - parkir
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2017/No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran dan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan serta kelancaran lalu lintas, untuk memperoleh kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan serta penyelenggaraan perparkiran dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 44 UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Kendal; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1981; UU No 22 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; PP No 332 Tahun 2011; PP No 79 Tahun 2013; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab daerah Tingkat II Kendal No 1 Tahun 1988; Perda Kab Kendal No 8 Tahun 2011; Perda Kab Kendal No 10 Tahun 2011; Perda Kab Kendal No 11 Tahun 2011; Perda Kab Kendal 20 Tahun 2011; Perda Kab Kendal No 5 Tahun 2012; Perda Kab Kendal No 6 Tahun 2016; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perparkiran memberikan batasan istilah dalam pengaturannya. Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar, aman dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas. Penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir berkewajiban mendaftarkan juru parkir yang bertugas pada fasilitas parkir yang dikelolanya kepada Dinas. Setiap orang yang menyelenggarakan fasilitas parkir wajib memiliki izin. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2017. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :\r\na. Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyelenggaraan perparkiran di Daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku; dan\r\nb. Izin pengelolaan parkir yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin pengelolaan parkir. \n Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. \n 22 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Kendal ini tidak mencabut atau mengubah peraturan daerah lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Kendal bertujuan untuk mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan lalu lintas. Peraturan ini mengatur fasilitas parkir yang terdiri dari fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di jalan kabupaten dan jalan desa yang ditetapkan oleh Bupati. Penggunaan fasilitas parkir ini harus memenuhi persyaratan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, serta tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan meliputi tempat khusus parkir dan tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu, yang pembangunannya harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, termasuk memiliki dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Penyelenggara fasilitas parkir dapat berupa Pemerintah Daerah, orang pribadi, atau badan, yang dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengelola. Juru parkir wajib didaftarkan dan memenuhi ketentuan seragam serta tanda pengenal. Peraturan ini juga mengatur zona parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan berdasarkan kepadatan lalu lintas, serta parkir umum insidentil yang memerlukan izin dari Bupati. Setiap penyelenggara fasilitas parkir wajib memiliki izin, dengan sanksi administrasi bagi pelanggar. Pemilik izin memiliki hak dan kewajiban, termasuk menjaga keamanan dan melaporkan pelaksanaan perparkiran. Pengguna jasa parkir juga memiliki hak dan kewajiban, termasuk membayar biaya parkir dan mematuhi rambu parkir. Terdapat larangan melakukan usaha parkir di tempat-tempat tertentu yang dapat mengganggu lalu lintas dan keselamatan.","transitional_provisions","1. Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyelenggaraan perparkiran di Daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.\n2. Izin pengelolaan parkir yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin pengelolaan parkir.","sanctions","1. Setiap orang yang menyelenggarakan fasilitas parkir tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Setiap orang yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

CENTRAL JAVA PROVINCE
REGENCY REGULATION OF KENDAL
NUMBER 3 OF 2017
CONCERNING
PARKING MANAGEMENT IN KENDAL REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

THE REGENT OF KENDAL,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve services to the community in the field of parking and to realize orderliness, security and road traffic and transport flow, the parking management in the region needs to be carried out in a planned and integrated manner;
that in order to obtain legal certainty, clarity of responsibility and authority for the management and implementation of parking, it is necessary to arrange parking proportionally, effectively, and efficiently;
that in order to follow up the provisions of Article 44 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport, it is necessary to regulate the parking management in Kendal Regency;
that based on the considerations as referred to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb5816cf-1ac1-4a4f-89fd-a9c5c4c5c9eb","actionData","errors"]