[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb18af9e-d3ef-48fd-989d-f9a2040e439d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAН\r\nKABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2014","number","6","year","2014","published_date","2014-08-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Timur","place_of_enactment","Malili","theme","PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAН\r\nKABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-KABUPATEN-LUWU-TIMUR-TAHUN-ANGGARAN-2014
2014
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 6
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAН\r\nKABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak\r\nsesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang\r\nmenyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara\r\nkegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang\r\nmenyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnyа\r\nharus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun\r\nanggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun\r\nAnggaran 2014;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2014; \n 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten\r\nMamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,\r\nTambahan Lembaran Negara Indonesia 4270);\r\n2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea\r\nPerolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3688);\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang\r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4286);\r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang\r\nPemeriksanaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4400);\r\n6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesa Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran\r\nNegara Nomor 4437), sebagaimana telah diubahn dengan\r\nUndang-Undangan Nomor 12 tahun 2008 (Lemabaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59,\r\ntambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor\r\n4844);\r\n7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran\r\nNegara Nomor 4438);\r\n8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004\r\ntentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan\r\ndan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4712);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4502);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005\r\ntentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4574);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang\r\nDana Perimbangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4575);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang\r\nSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun\r\n2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4578);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang\r\nPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006\r\nNomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4614);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang\r\ntentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5165);\r\n18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;\r\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5\r\nTahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur\r\nTahun 2009 Nomor 5);\r\n20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12\r\nTahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2013\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012\r\nNomor 12);\r\n21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11\r\nTahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2014\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013\r\nNomor 11);\r\n22. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2013\r\ntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2014\r\n(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013\r\nNomor 34); \n Pasal 1\r\nPasal 2\r\nPasal 3\r\nPasal 4\r\nPasal 5\r\nPasal 6\r\nPasal 7 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2014. \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2006 Nomor 5 Seri D Nomor 11);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014 Nomor 2 Seri D Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2014. Laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan realisasi anggaran mencakup pendapatan sebesar Rp927.684.589.363,24 dan belanja sebesar Rp915.110.451.097,16. Neraca menunjukkan jumlah aset sebesar Rp2.132.434.945.682,60, jumlah kewajiban sebesar Rp40.174.216.226,26, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp2.092.260.729.456,34. Laporan arus kas menyajikan saldo awal dan akhir kas di berbagai pos per tanggal yang ditentukan. Catatan atas laporan keuangan memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan kinerja, dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Penjabaran lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD akan diatur dengan Peraturan Bupati.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103},"text","PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAН KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LABUHANBATU

REGIONAL REGULATION OF LABUHANBATU REGENCY
NUMBER 6 OF 2015
ABOUT
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
LABUHANBATU REGENCY FISCAL YEAR 2014

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LABUHANBATU,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 409 letter b of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is stated that the Head of Region submits a Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget to the Regional House of Representatives (DPRD) in the form of Financial Statements that have been audited by the Audit Board no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb18af9e-d3ef-48fd-989d-f9a2040e439d","actionData","errors"]