[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb147299-ecc2-407f-82ad-963e1c0c2ea3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016","number","10","year","2016","published_date","2016-09-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuan - hukum - untuk - masyarakat - miskin
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2016/10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin
ABSTRAK:	\n \n Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan , jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil Dan ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan hukum Dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2011 daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum yang teratur maka perlu membentuk Perda tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 42 Tahun 2013; Permen Hukum Dan HAM No. 10 Tahun 2015; Perda No. 7 Tahun 2016. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Desa, Persyaratan Hak Dan Kewajiban, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Pendanaan, Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2016. \n 43 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin akses keadilan dan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bogor. Pemerintah Daerah bertugas menyusun kebijakan, mengelola anggaran, dan melakukan evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum. Pemerintah Desa bertugas mengumpulkan data masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum dan memfasilitasi paralegal.

Pemberi Bantuan Hukum harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, pengurus, dan program bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan identitas, uraian masalah, dan surat keterangan miskin. Bantuan hukum litigasi meliputi pendampingan di penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Bantuan hukum nonlitigasi meliputi penyuluhan, konsultasi, mediasi, dan penyusunan dokumen hukum.

Penyaluran anggaran bantuan hukum dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan tahapan proses beracara dan menyampaikan laporan. Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan melakukan rekayasa permohonan.

","transitional_provisions","sanctions","Pelanggaran terhadap larangan menerima pembayaran dari penerima bantuan hukum atau melakukan rekayasa permohonan dapat dikenai sanksi administratif berupa pembatalan pemberian anggaran bantuan hukum dan pelaporan kepada lembaga yang menaungi advokat atau Kementerian Hukum dan HAM. Pelanggaran terhadap larangan tersebut juga dapat dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER 10 OF 2016
CONCERNING
LEGAL AID FOR POOR COMMUNITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOGOR

\n\n \n \n

CONSIDERING

that the state guarantees the constitutional right of everyone to obtain recognition, guarantees, protection, and fair legal certainty as well as equal treatment before the law as a means of protecting human rights;
that the powerlessness of poor communities in facing legal problems needs legal assistance to provide recognition, guarantees, and legal certainty to poor communities facing legal problems;
that based on the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and Article 19 paragraph (3) of Government Regulation Number 42 of 2013 concerning the Requirements and Procedures for Granting Legal Aid and Distributing Legal Aid Funds, regions can allocate budgets for the implementation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb147299-ecc2-407f-82ad-963e1c0c2ea3","actionData","errors"]