[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb0e5a61-6b7c-4006-beb4-d507234c49d8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012","number","29","year","2012","published_date","2012-12-06","effective_date","2012-12-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Taruna Siaga Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Menteri Sosial NO. 29, BN.2012/NO.1240, jdih.kemsos.go.id : 17 hlm.
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Taruna Siaga Bencana
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2012. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebagai relawan sosial yang membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, mendukung perlindungan sosial dalam penanggulangan bencana, dan mewujudkan profesionalitas TAGANA.

Ketentuan Substansial:

TAGANA bertugas membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, serta penanganan masalah sosial terkait bencana. Fungsi TAGANA meliputi pendataan daerah rawan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, deteksi dini, evakuasi, kaji cepat, identifikasi korban, operasi tanggap darurat (penyelamatan, penampungan, dapur umum, logistik, psikososial), identifikasi kerugian material, penanganan psikososial, dan pendampingan advokasi sosial.

Keanggotaan TAGANA terbuka bagi WNI berusia 18-45 tahun yang sehat jasmani dan rohani, serta lulus pemantapan dasar TAGANA. Perekrutan dilakukan oleh dinas sosial kabupaten/kota atau provinsi. Anggota TAGANA memiliki hak untuk mengikuti peningkatan kemampuan, mendapat pengakuan resmi (NIAT), fasilitas, dan pelatihan. Kewajibannya meliputi melaksanakan tugas, berkoordinasi, mematuhi hukum, memberikan pertolongan, dan menjaga nama baik TAGANA.

Kewenangan dibagi antara Pemerintah (Menteri Sosial), pemerintah provinsi (Gubernur), dan pemerintah kabupaten/kota (Bupati/Walikota) dalam hal perumusan kebijakan, penetapan standar, fasilitasi kegiatan, monitoring, pembinaan, koordinasi, penerbitan surat keputusan, dan kompilasi data. Pendanaan bersumber dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, serta dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Sanksi diberikan kepada anggota TAGANA yang melanggar tata tertib TAGANA atau ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Sanksi berupa: peringatan tertulis; dan/atau pemberhentian sebagai anggota TAGANA.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 29 OF 2012
ON
DISASTER ALERT YOUTH

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that to implement the provisions of Article 9 of Government Regulation Number 38 of 2007 on the Division of Government Affairs between the Government, Provincial Regional Government, and Regency/City Regional Government, it is necessary to prepare Norms, Standards, Procedures and Criteria;
that to support the implementation of social protection in disaster management, it is necessary to have Disaster Alert Youth;
that to realize professionalism in the implementation of disaster management, it is necessary to increase the quantity and quality of Disaster Alert Youth and the division of authority between

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb0e5a61-6b7c-4006-beb4-d507234c49d8","actionData","errors"]