[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","faf9c3b0-ca8c-4af9-89e1-3914609c75a2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2023 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2023","number","15","year","2023","published_date","2023-12-28","effective_date","2023-12-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua","place_of_enactment","Jayapura","theme","Manajemen Aparatur Sipil Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

manajemen-asn
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 15
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Manajemen Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. \n Pada Peraturan Daerah ini diatur tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Provinsi Papua. Manajemen ASN yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, bertujuan: a. menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna; b. menghasilkan ASN, terutama OAP di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil; dan c. menghasilkan ASN terutama OAP yang memiliki komitmen dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. \n 31 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kepegawaian Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Papua, yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna dan berhasilguna, serta menghasilkan ASN yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil, terutama dari kalangan Orang Asli Papua (OAP).

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan kewenangan khusus Provinsi Papua dalam manajemen ASN, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas ASN, khususnya OAP, agar dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek manajemen ASN, termasuk:

Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, dengan memprioritaskan OAP (80%) dan non-OAP (20%).
Pengadaan ASN, yang meliputi perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, dan pengangkatan.
Pangkat dan Jabatan ASN.
Pengembangan karier PNS melalui mutasi dan promosi.
Pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan, pelatihan, dan magang.
Penilaian kinerja ASN yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
Pemberian penghargaan kepada ASN yang berprestasi.
Pemberhentian PNS dan pemutusan hubungan kerja PPPK.
Penggajian, tunjangan, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan perlindungan bagi ASN.

Peraturan ini juga memberikan kesempatan kepada OAP untuk bekerja dan membina karier di instansi Pemerintah Pusat sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF PAPUA
PAPUA PROVINCIAL REGULATION
NUMBER 15 OF 2023
CONCERNING
CIVIL APPARATUS MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF PAPUA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 27 paragraph (4) of Government Regulation Number 106 of 2021 concerning the Authority and Institutions for Implementing Special Autonomy Policies in Papua Province, it is necessary to stipulate a Papua Provincial Regulation concerning Civil Apparatus Management;

In view of:

Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 1969 concerning the Establishment of the Autonomous Province of West Irian and Autonomous Regencies in the Province of West Irian (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1969 Number 47, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2907);
Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province (State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=faf9c3b0-ca8c-4af9-89e1-3914609c75a2","actionData","errors"]