[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","faf98160-a511-4d05-bc68-b1d97f8a905c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2020 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2020","number","9","year","2020","published_date","2020-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kota Mojokerto","place_of_enactment","Mojokerto","theme","PENGARUSUTAMAAN GENDER","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Keluarga, Perlindungan Anak
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 35/D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan\r\ndilahirkan merdeka dan dikaruniai harkat, martabat dan\r\nkedudukan yang sama sebagaimana amanat Pancasila dan\r\nUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1945;\r\nb. bahwa masih terjadi ketimpangan gender di berbagai bidang\r\npembangunan sehingga dalam rangka meningkatkan\r\nkedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya\r\nmewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam\r\nkehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan\r\nbernegara, dipandang penting dan strategis untuk\r\nmelakukan strategi pengarustutamaan gender ke dalam\r\nseluruh proses Pembangunan Daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan\r\nLampiran Romawi I huruf H Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota\r\nMojokerto berwenang mengatur penyelenggaraan\r\npengarusutamaan gender di Daerah. \n 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan\r\nKonvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk\r\nDiskriminasi Terhadap Wanita; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang\r\nPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008\r\ntentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di\r\nDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008\r\ntentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di\r\nDaerah; 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019\r\ntentang Pengarusutamaan Gender; 5. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahum 2016\r\ntentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. \n Materi pokok tentang pengarusutamaan gender pada peraturan daerah ini, meliputi:\r\na. tanggung jawab;\r\nb . wewenang Pemerintah Daerah;\r\nc. perencanaan dan pelaksanaan;\r\nd. kelembagaan PUG;\r\ne. sistem informasi data gender;\r\nf. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;\r\ng. pembinaan dan pengawasan;\r\nh. partisipasi masyarakat;\r\n1. penilaian dan penghargaan;\r\nj . kerjasama;\r\ng. pendanaan;dan\r\nk. sanksi administrasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. \n 30 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);\n2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);\n3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Mojokerto ini mengatur tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan maksud memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat untuk menciptakan kesetaraan gender dan inklusi sosial yang berkelanjutan. Tujuannya adalah memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Peraturan ini juga bertujuan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berperspektif gender, kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender, serta meningkatkan peran dan kemandirian lembaga pemberdayaan perempuan. Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penetapan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, penguatan kelembagaan, penyediaan data terpilah, dan pelaksanaan PUG di berbagai bidang pembangunan seperti pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik, dan ketenagakerjaan. Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, Renstra PD, Renja PD, dan RAD PUG melalui analisis gender.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:\na. teguran lisan; dan/atau\nb. teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MOJOKERTO
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGULATION OF MOJOKERTO CITY
NUMBER 9 OF 2020
on
GENDER MAINSTREAMING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MOJOKERTO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that every human being, both male and female, is born free and endowed with the same dignity, honor and position as mandated by Pancasila and the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
that gender inequality still occurs in various fields of development so that in order to improve the position, role, and quality of women, as well as efforts to realize gender equality and justice in family, community, national and state life, it is considered important and strategic to implement a gender mainstreaming strategy into the entire Regional Development process;
that based on the provisions of Article 12 paragraph (2) letter b and Appendix Roman I letter H of Law Number 23 of 2014

","pdf_url","/proxy/pdf?id=faf98160-a511-4d05-bc68-b1d97f8a905c","actionData","errors"]