[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","faf2a3dd-c262-481c-befc-364e19dd7b2f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana No. 4 Tahun 2013","number","4","year","2013","published_date","2013-07-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jembrana","place_of_enactment","Negara","theme","Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENCEGAHAN-DAN-PENANGANAN-KORBAN-PERDAGANGAN-ORANG
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2013/NO.35
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia yang harus dihormati, dan dilindungi oleh negara, pemerintah dan setiap orang;\r\nb. bahwa perdagangan orang potensial terjadi di Kabupaten Jembrana, sehingga memerlukan tindakan pengaturan untuk mencegah perdagangan orang dan menangani korban perdagangan orang;\r\nc. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 09 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008. \n 1. KETENTUAN UMUM; 2. RUANG LINGKUP; 3. PENCEGAHAN; 4. PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG; 5. GUGUS TUGAS ANTI PERDAGANGAN ORANG; 6. PARTISIPASI MASYARAKAT; 7. PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN; 8. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN; 9. PEMBIAYAAN; 10. SANKSI ADMINISTRASI; 11. KETENTUAN PENYIDIKAN; 12. KETENTUAN PIDANA; 13. KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari upaya menjadikan obyek komersial untuk diperdagangkan, melindungi hak asasi manusia, mewujudkan pemahaman masyarakat, membangkitkan kesadaran masyarakat, melakukan penanganan komprehensif terhadap korban, dan meningkatkan kepekaan terhadap ancaman tindak pidana perdagangan orang.

\r\n

Peraturan ini mencakup pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, yang menjadi tugas dan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus melakukan koordinasi, menyusun program pencegahan, membina perusahaan jasa tenaga kerja, mengawasi perekrutan tenaga kerja, dan menyebarluaskan informasi ketenagakerjaan.

\r\n

Pencegahan perdagangan orang meliputi penyebarluasan informasi, penerbitan administrasi kependudukan, surat pindah, izin bekerja di luar daerah (SIBLD), pelaporan kepada pejabat berwenang, serta pendidikan dan pelatihan. Perbekel atau Lurah wajib menerbitkan SIBLD setelah persyaratan dipenuhi dan disahkan oleh Camat. Bupati melalui dinas ketenagakerjaan melakukan pemantauan dan penegakan hukum terhadap indikasi perdagangan orang. Setiap orang yang mengetahui indikasi tindak pidana perdagangan orang wajib melapor.

\r\n

Penanganan korban perdagangan orang mencakup perlindungan, pemulangan, rehabilitasi (kesehatan dan sosial), dan reintegrasi sosial. Korban berhak mendapat perlindungan hukum, pendampingan, pelayanan medis, dan perlindungan psikis. PPTKIS atau perantara wajib memulangkan tenaga kerja yang menjadi korban. Pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial melalui Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Masyarakat dapat membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat pelayanan terpadu.

\r\n

Untuk efektivitas pencegahan dan penanganan, dibentuk Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan, melaksanakan advokasi, memantau pelaksanaan perlindungan korban dan penegakan hukum, serta melakukan pelaporan dan evaluasi.

","transitional_provisions","sanctions","1. PPTKIS yang menyalurkan tenaga kerja pada perusahaan yang mempraktekkan perdagangan orang dikenakan sanksi administratif.\r\n2. Sanksi administratif dapat berupa pembekuan/pencabutan izin dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF JEMBRANA REGENCY
NUMBER 4 OF 2013
CONCERNING
PREVENTION AND HANDLING OF VICTIMS OF TRAFFICKING IN PERSONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF JEMBRANA,

Considering:

that trafficking in persons is an act that is contrary to human dignity and violates human rights that must be respected and protected by the state, government and every person;
that trafficking in persons has the potential to occur in Jembrana Regency, thus requiring regulatory measures to prevent trafficking in persons and handle victims of trafficking in persons;
that Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons mandates the Regional Government to make policies, programs, activities, and allocate budgets to implement the prevention and handling of trafficking in persons issues;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to form a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=faf2a3dd-c262-481c-befc-364e19dd7b2f","actionData","errors"]